Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 lalu, dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi negara yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset-aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mendorong perekonomian melalui investasi strategis.
Dengan mekanisme baru, dividen dari BUMN akan dialirkan ke Danantara alih-alih langsung ke kas negara, yang otomatis mengurangi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen BUMN. Berikut profil singkat Danantara serta tanggapan berbagai pihak, termasuk McKinsey, JP Morgan, dan FTSE Russell, mengenai inisiatif investasi besar ini.
Danantara berperan sebagai super holding yang mengkonsolidasikan aset-aset BUMN terbesar di Indonesia. Terdapat 7 BUMN utama yang akan berada di bawah pengelolaan Danantara, antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (Mind ID).
Total aset gabungan ketujuh BUMN tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp9.600 triliun, setara 43% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dengan skala tersebut, aset kelolaan Danantara (Asset Under Management/AUM) diproyeksi sekitar US$900 miliar atau hampir Rp14.650 triliun.
Sebagai lembaga investasi negara (sovereign wealth fund versi Indonesia), Danantara diharapkan dapat mengelola modal dan aset BUMN secara lebih produktif. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industrialisasi hilir, hingga ketahanan pangan.
