Kedutaan Besar Mesir di Washington belum merespons permintaan untuk mengomentari usulan Lapid tersebut.
Utang luar negeri Mesir senilai US$155 miliar menjadi ancaman bagi pemerintahan Presiden Abdel-Fattah El-Sisi, kata Lapid, menambahkan bahwa Israel juga terancam oleh ketidakstabilan di wilayah selatannya.
"Selain uang, mereka juga menganggap Gaza sebagai ancaman keamanan bagi mereka," kata Lapid tentang Mesir, "sebagai organ yang mengganggu stabilitas kehidupan mereka."
Dia mengatakan bahwa berdasarkan ketentuan proposal tersebut, utang Mesir akan dibayar oleh komunitas internasional, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Pemerintahan masa depan Gaza masih belum jelas sejak Israel melancarkan perang sebagai responsnya atas serangan dan penculikan warga Israel oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menyebabkan sebagian besar daerah kantong tersebut hancur.
Israel berniat memperpanjang gencatan senjata selama enam minggu, yang dijadwalkan berakhir pada akhir pekan ini. Belum ada kesepakatan tentang bagaimana Gaza akan diperintah setelah konflik berakhir. Israel jelas-jelas tidak akan membiarkan Hamas mendapat peran apa pun di Gaza.
Menurut visi Lapid, Mesir akan bertanggung jawab atas keamanan dan administrasi sipil, yang didukung oleh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mitra-mitra regional.
Mesir akan bekerja sama dengan Pemerintah AS dalam investasi di Gaza seperti diungkapkan oleh Presiden Donald Trump, serta Mesir dan Israel akan bekerja sama untuk mengatasi ancaman keamanan yang mendesak.
Israel tidak boleh menduduki atau mencaplok Gaza, kata Lapid, dengan alasan bahwa negara Arab perlu mengambil alih kendali daerah kantong tersebut sebelum ada transisi kendali akhir ke Otoritas Palestina yang sudah dirombak dan dideradikalisasi. Opsi ini langsung ditentang PM Israel Benjamin Netanyahu.
Perubahan terbaru dalam pemerintahan AS memberikan peluang untuk mencari solusi baru. Ide Lapid merupakan salah satu alternatif yang diajukan sejak Trump mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS yang akan mengusir penduduk Palestina sejumlah sekitar 2 juta orang dan mendirikan "Riviera di Timur Tengah."
"Kami telah membahas ide ini cukup lama, tetapi politik 'mengguncang kapal' Presiden Trump sangat membantu," katanya. Sebaliknya, ia menepis "gagasan mesianis tentang mencaplok Ramallah dan meyakinkan semua orang yang tinggal di sana untuk memeluk agama Yahudi" dari para anggota pemerintahan Netanyahu.
Saat ditanya apakah pemerintahan Netanyahu akan mendukung usulannya, Lapid mengatakan kepada Bloomberg News: "Jika saya berpikir mereka adalah orang-orang yang tepat untuk mengelola masa depan Israel, saya mungkin tidak akan menjadi pemimpin oposisi."
(bbn)
