Bloomberg Technoz, Jakarta – PT Aneka Petroindo Raya (bp-AKR) mengakui gangguan stok bahan bakar minyak (BBM) di SPBU miliknya belum lama ini lebih dipicu oleh masalah pada antrean panjang kapal tanker untuk menurunkan impor stok perseroan.
Presiden Direktur bp-AKR Vanda Laura menyebut kondisi pasokan BBM perusahaan terpantau masih normal pada Januari—Februari 2025, tetapi ada beberapa jaringan SPBU yang tidak dapat melayani penjualan BBM secara lengkap akibat keterbatasan stok.
“Proses pengadaan butuh waktu. Untuk kami sendiri sekitar 40 hari dari mulai proses nominasi, kemudian juga konfirmasi jumlah stok yang akan kami bawa ke Indonesia, hingga mencari kapal,” ujarnya di sela rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/2/2025).
“Setelah itu, pada saat proses pengiriman di Jakarta, terjadi congestion di terminal, sehingga memang kapal itu mengantre untuk loading. Itu menghambat proses distribusi dari impor, kemudian suplai ke SPBU.”
Di sisi lain, Vanda menyebut perseroan telah mengajukan persetujuan neraca komoditas ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan impor stok BBM sejak September 2024, tetapi baru mendapat lampu hijau pada Januari 2025.
Pada saat pengajuan, bp-AKR juga sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait ihwal liniwaktu yang diperlukan untuk mengimpor BBM pada akhir tahun.
“Kita mengirim timeline-nya jangan ada yang missed. Kami juga sudah menginformasikan kalau misalnya proses impor ini tidak mudah, terutama kalau pada akhir tahun itu biasanya memang terjadi congestion juga karena cuaca juga,” ujarnya.
Ketahanan Stok
Bagaimanapun, Vanda memastikan pasokan BBM di SPBU bp-AKR saat ini sudah normal. Menjelang Lebaran, ketahanan pasokan BBM bp-AKR mencapai 68 hari untuk bensin RON 92.
“Kami ada rencana untuk membawa kembali barang pada akhir bulan ini dan bulan depan, jadi konfirmasi dari kami cukup untuk Ramadan,” tegasnya.
Adapun, ketahanan pasokan BBM bp-AKR untuk bensin RON 95 adalah 52 hari, solar CN51 adalah 72 hari. Vanda memastikan perseroan akan menaati Peraturan BPH Migas No. 9/2020 untuk menyediakan cadangan operasional dengan cakupan ketahanan minimal 23 hari.
Sekadar catatan, bp-AKR mengoperasikan 63 SPBU yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Perusahaan patungan ini telah hadir dalam bisnis hilir migas Indonesia sejak 2018, meski telah berdiri sejak 2017.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan alasan sejumlah SPBU milik swasta, seperti Shell Indonesia dan bp-AKR, mengalami kelangkaan stok BBM adalah akibat keterlambatan kedatangan kapal tanker BBM.
Bahlil menjamin pemerintah sudah memberikan izin impor sejak Januari 2025. Namun, ternyata ada kendala teknis dari pelaksanaan impor tersebut.
"Shell tidak ada persoalan, izin impornya kan sudah dikasih, izin impornya udah selesai mungkin teknis aja ya," ungkap Bahlil saat ditemui seusai konferensi pers kinerja sektor ESDM 2024, Senin (3/2/2025).
Bahlil menegaskan pemerintah hanya bisa mengendalikan pasokan secara langsung kepada PT Pertamina (Persero). Dengan demikian, kendala pengadaan yang dialami perusahaan swasta tidak bisa diintervensi pemerintah.
(wdh)
