Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkap adanya potensi terbentuknya koalisi pemerintah dengan sebutan KIM Plus Plus. Hal ini diutarakan saat memberi pidato pada penutupan Kongres Partai Demokrat, yang juga dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
KIM atau Koalisi Indonesia Maju adalah koalisi partai politik yang mengusung Prabowo dan Gibran Rakabuming pada Pemilu 2024. Usai menang, mereka menggandeng partai politik yang menjadi lawannya pada pemilu tersebut sehingga muncul sebutan KIM Plus. Koalisi gemuk ini pun tercermin pada masifnya kader parpol di Kabinet Merah Putih.
Pada saat ini, PDIP menjadi satu-satunya partai politik pemilik kursi di DPR yang belum bergabung ke koalisi pemerintah. Namun, sejumlah sinyal menandakan partai kepala banteng tersebut juga tak mengambil peran sebagai oposisi. Berarti gabung ke pemerintah?
"Saya tidak tahu kalau ada lagi koalisi indonesia maju (KIM) plus plus. Jangan-jangan, ada koalisi formal, ada koalisi tidak formal," kata Prabowo, Selasa (25/02/2025).
"Ada koalisi informal, ada koalisi batin. Karena di hati kita semua yang satu, cinta tanah air, cinta tanah air."
Meski demikian, Prabowo memang menyapa Puan Maharani bukan sebagai kader dan pimpinan PDIP. Dia menyebut peran Puan hadir dalam acara Kongres Demokrat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Akan tetapi, sebagai tuang rumah, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyapa puan tak hanya sebagai ketua DPR. Dia secara gamblang menyebut bahwa Puan hadir sekaligus sebagai perwakilan PDIP.
"Sekaligus mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," kata AHY. "Semoga persahabatan ini bisa kita jaga terus."
Meski bukan anggota KIM Plus, PDIP memang mulai mengirimkan kader-kadernya untuk hadir pada acara partai politik koalisi pemerintah. Bahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat mengungkap sengaja mengutus kadernya karena memang mendapat undangan dan menghormati hubungan antarpartai.
Selain itu, potensi merapatnya PDIP juga nampak pada isu pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang berulang kali batal sejak September 2024. Belakangan, isu tersebut semakin kuat terutama bersamaan dengan kabar potensi gangguan pada Kongres PDIP pada Mei mendatang.
(mef/frg)
