"Setiap birokrat karier yang tidak sejalan dengan Presiden atau DOGE tidak dianjurkan, apalagi diterima dalam misi luar biasa ini untuk membuat pemerintah lebih efisien," kata juru bicara Gedung Putih, Harrison Fields.
Dalam surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles, para pegawai USDS mengungkapkan bahwa mereka diwajibkan mengikuti wawancara singkat selama 15 menit sehari setelah pelantikan Trump. Pewawancara, yang sebagian besar menolak menyebutkan identitasnya, disebut "mengajukan pertanyaan mengenai kesetiaan politik", menurut surat tersebut yang dilaporkan sebelumnya oleh Associated Press.
Awal bulan ini, sekitar sepertiga pegawai USDS menerima surat pemberhentian yang menyebutkan transformasi lembaga sebagai alasan pemecatan. Dalam dokumen yang diperoleh Bloomberg News, disebutkan bahwa:
"Karena restrukturisasi dan perubahan misi USDS, layanan Anda tidak lagi dibutuhkan."
Para pegawai yang terdampak pemecatan ini sebelumnya bekerja dalam proyek modernisasi layanan Jaminan Sosial, layanan veteran, sistem pajak, layanan kesehatan, bantuan bencana, dan berbagai inisiatif penting lainnya.
Pengunduran diri massal ini menandai konflik terbaru antara pegawai federal berpengalaman dan tim DOGE, yang sebagian besar memiliki keterkaitan dengan perusahaan-perusahaan Musk namun minim pengalaman di pemerintahan.
Sejak mengambil alih, tim DOGE mulai menyusup ke berbagai birokrasi federal, mengakses data sensitif, dan mencari cara untuk memangkas anggaran. Langkah ini menimbulkan benturan dengan beberapa sekutu Trump yang kini mengelola berbagai departemen pemerintahan.
Pada Sabtu (22/2/2025), Musk mengirimkan email kepada seluruh pegawai federal, meminta mereka menyusun lima poin yang membuktikan produktivitas kerja dalam sepekan terakhir. Batas waktu yang diberikan adalah Senin (24/2/2025). Musk juga menyatakan di platform X bahwa siapa pun yang tidak merespons akan dianggap mengundurkan diri.
Namun, perintah Musk ini bertentangan dengan kebijakan resmi pemerintah yang menyatakan bahwa keputusan kepegawaian tetap berada di bawah kewenangan masing-masing lembaga. Sejumlah departemen, termasuk Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, secara resmi menginstruksikan pegawai mereka untuk mengabaikan perintah tersebut.
Meski mendapat penolakan, Musk tetap bersikeras. Pada Senin malam, ia mengumumkan kesempatan kedua bagi pegawai yang belum merespons, sekaligus memperingatkan bahwa siapa pun yang tidak memberikan laporan akan dipecat.
Sejak awal tahun, pegawai USDS telah berada dalam ketidakpastian mengenai masa depan pekerjaan mereka. Meski secara teknis DOGE dan USDS adalah satu lembaga yang sama, peran USDS kini telah menyimpang jauh dari tujuan awalnya dan lebih berfungsi sebagai sarana Musk untuk menempatkan tim pilihannya sendiri.
Dalam surat pengunduran diri mereka, para pegawai menyoroti sejumlah tindakan DOGE yang dianggap merusak:
"DOGE memecat tenaga ahli teknis, menyalahgunakan data sensitif, dan merusak sistem penting," tulis mereka. "Kami menolak menggunakan keahlian kami untuk melemahkan sistem pemerintahan yang fundamental."
(bbn)
