Gregory Korte - Bloomberg News
Bloomberg, Elon Musk mengumumkan bahwa pegawai federal akan diberi kesempatan kedua untuk menanggapi email pemerintah yang meminta mereka melaporkan pekerjaan mereka pekan lalu. Ia juga mengancam akan memecat siapa pun yang tidak memenuhi permintaan tersebut.
Namun, lembaga federal yang mengirim email tersebut menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pimpinan masing-masing instansi, bukan Musk.
Instruksi yang saling bertentangan ini semakin memperburuk kebingungan terkait email bertajuk "Apa yang Anda lakukan minggu lalu?" menjelang tenggat tengah malam untuk meresponsnya. Musk, yang merupakan miliarder sekaligus pegawai khusus pemerintah yang memimpin program pemangkasan anggaran Presiden Donald Trump di bawah Department of Government Efficiency (DOGE), kembali menegaskan sikapnya pada Senin malam.
"Tergantung pada keputusan presiden, mereka akan diberi kesempatan kedua," tulis Musk di platform X. "Jika tidak merespons untuk kedua kalinya, mereka akan diberhentikan."
Namun, Kantor Manajemen Personalia (Office of Personnel Management/OPM) dengan cepat mengklarifikasi bahwa banyak pegawai federal yang dikecualikan dari aturan ini, termasuk mereka yang sedang cuti, tidak memiliki akses email, atau mendapat pengecualian dari pimpinan instansi masing-masing. Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Keamanan Dalam Negeri, serta Direktur FBI, telah mengeluarkan pengecualian bagi pegawai mereka.
Menariknya, salah satu pihak yang dikecualikan dari kebijakan ini adalah Musk sendiri. "Berdasarkan arahan penasihat hukum, agar sesuai dengan Presidential Records Act, Kantor Eksekutif Presiden dikecualikan dari kebijakan ini," kata Direktur OPM sementara, Charles Ezell, dalam sebuah memo kepada instansi federal. Musk sendiri menjabat sebagai penasihat senior presiden di Gedung Putih.
Ancaman yang semakin keras dari Musk muncul di tengah dorongan Trump agar dirinya lebih agresif dalam memangkas tenaga kerja sipil federal, yang tercatat sebanyak 2,4 juta pegawai per Januari, menurut Bureau of Labor Statistics.
Email OPM yang dikirim pada Sabtu lalu meminta pegawai federal untuk merespons dengan lima poin yang merinci pencapaian kerja mereka dalam sepekan.
Namun, langkah ini memicu perlawanan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja, anggota Kongres dari Partai Demokrat, dan bahkan warga di distrik yang cenderung mendukung Partai Republik. Kebijakan laporan produktivitas ini menjadi kebijakan pertama yang menuai reaksi negatif dari dalam pemerintahan Trump sendiri.
Pada Senin malam, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) mengirimkan email kepada para pegawainya yang menyatakan bahwa mereka tidak perlu menanggapi permintaan tersebut. Namun, bagi yang tetap ingin menjawab, mereka diminta untuk "mengasumsikan bahwa isi email akan dibaca oleh aktor asing yang berniat jahat, dan menyesuaikan respons mereka dengan mempertimbangkan hal tersebut."
Sementara itu, Trump membela kebijakan Musk, menyebutnya sebagai langkah sah untuk memberantas kecurangan dan pemborosan dalam pemerintahan.
"Saya pikir ini luar biasa, karena ada orang-orang yang tidak pernah masuk kerja dan bahkan tidak ada yang tahu mereka bekerja untuk pemerintah," kata Trump saat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Senin. "Mengirim email itu adalah ide yang sangat brilian."
(bbn)
