Bloomberg Technoz, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengonfirmasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tengah mengusulkan beleid baru, yaitu Rancangan Undang-undang (RUU) Hilirisasi Minerba.

Pada 18 Februari 2025, padahal, DPR RI baru saja mengesahkan revisi keempat terhadap Undang-undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).

“Jadi begini; kan dari DPD itu kan ada inisiasi penyusunan undang-undang. Salah satunya adalah UU kelanjutan hilirisasi. Ya, sementara kalau kelanjutan hilirisasi kan kita harus melihat dengan regulasi yang lain,” ujar Yuliot ditemui di kompleks parlemen, usai rapat dengan DPD, dikutip Selasa (25/2/2025).

Menurut Yuliot, sebenarnya di dalam penyempurnaan UU Minerba yang baru disahkan pekan lalu, sudah terdapat klausul prioritas untuk pilihan usaha dalam rangka hilirisasi sektor pertambangan.

Jika DPD menginginkan adanya RUU lanjutan yang khusus mengatur hilirisasi minerba, lanjutnya, pihak legislatif harus melihat tata cara pemisahan undang-undang.