Selain itu, kesepakatan ini akan memastikan bahwa pihak-pihak yang berperan dalam agresi terhadap Ukraina tidak boleh mendapatkan keuntungan dari proses rekonstruksi pasca-perang. Meski demikian, isi perjanjian ini masih dapat berubah sebelum finalisasi, kata sumber tersebut.
Presiden Volodymyr Zelenskiy mengatakan pada Minggu bahwa AS telah membatalkan tuntutannya agar Kyiv membayar dana sebesar US$500 miliar dari hasil eksploitasi sumber daya alam sebagai bentuk pembayaran atas bantuan AS. Zelenskiy membantah angka tersebut, menyebut jumlah yang lebih realistis adalah US$90 miliar, serta menegaskan bahwa dukungan militer AS harus menjadi bagian dari kesepakatan ini.
“Negosiasi berlangsung sangat konstruktif, dengan hampir semua detail utama telah disepakati,” tulis Stefanishyna dalam unggahan di platform media sosial X pada Senin (24/02/2025). “Kami berharap para pemimpin AS dan Ukraina dapat segera menandatangani dan mengesahkan perjanjian ini di Washington sebagai bentuk komitmen jangka panjang.”
Kesepakatan lanjutan yang lebih rinci akan dinegosiasikan untuk menentukan bagaimana dana ini akan dikelola dan dioperasikan, kata sumber tersebut. Kedua pihak akan mengerjakannya setelah perjanjian utama ditandatangani.
Ukraina menginginkan dana tersebut dikelola bersama AS dengan sistem pembagian 50-50, kata Perdana Menteri Denys Shmyhal pada Senin. Dana ini nantinya akan mencakup pendapatan masa depan dari perusahaan milik negara serta sektor ekstraksi bahan mentah.
“Ini adalah kontribusi dari Ukraina,” ujar Shmyhal dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Yayasan Victor Pinchuk di Kyiv. “Dari pihak AS, kontribusinya berupa pendanaan untuk keamanan, pembangunan ekonomi, investasi modal, serta infrastruktur.”
Menteri Keuangan AS Scott Bessent membahas potensi kesepakatan ini dalam acara Sunday Morning Futures di Fox News, dengan menyatakan bahwa AS dapat membantu Ukraina mencapai “jalur pertumbuhan yang luar biasa.” Alih-alih jaminan keamanan militer, AS menawarkan “jaminan keamanan ekonomi,” tambahnya.
Namun, Zelenskiy menolak gagasan bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan AS di Ukraina bisa dianggap sebagai bentuk jaminan keamanan.
Meskipun AS tidak setuju dengan gagasan jaminan keamanan formal, Kyiv tetap memasukkan klausul mengenai hal itu dalam kesepakatan terkait sumber daya mineral, menurut sumber yang mengetahui negosiasi tersebut.
“Hingga hari ini, kami masih berdiskusi dengan AS mengenai dua poin ini: jaminan keamanan dan kerja sama ekonomi,” kata Shmyhal. Ia juga menekankan bahwa perjanjian ini harus selaras dengan kesepakatan yang sudah dimiliki Ukraina dengan Uni Eropa dan lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.
Namun, Penasihat Keamanan Nasional AS Michael Waltz mengatakan kepada Fox News pada Senin bahwa “jaminan keamanan untuk Ukraina adalah pembahasan yang berbeda.”
(bbn)
