Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pembentukan Danantara merupakan obsesi pemerintah untuk mendorong ekonomi Indonesia menuju target ambius 8% melalui konsolidasi aset badan usaha milik negara (BUMN).

Valuasi yang dihitung dari total aset Danantara mencapai sekitar US$900 miliar atau sekitar Rp14.680 triliun (1US$=Rp16.310). Salah satu lembaga invetasi milik pemerintah yang terbesar di dunia. 

Merespons peresmian lembaga ini, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya menekankan, pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggungjawab, dan kehati-kehatian (prudent).

”Pemerintah mesti ingat, bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar. Bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi. Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggungjawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” katanya dalam keterangan resminya, Senin (24/2/2025).

Menurut Putu, dana masif Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional.