Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan pemerintahan Donald Trump yang sejak awal masa jabatannya telah membekukan bantuan luar negeri selama 90 hari. Kebijakan ini berdampak pada pendanaan untuk berbagai program bantuan global, termasuk pemberantasan kelaparan, penyakit mematikan, serta penyediaan tempat tinggal bagi jutaan pengungsi di seluruh dunia.
Dari total US$40 miliar dana yang dikelola USAID sebelum kebijakan pembekuan, hanya kurang dari US$100 juta yang mendapatkan pengecualian. Sebagian besar dana yang masih disalurkan, sekitar US$5,3 miliar, dialokasikan untuk program keamanan dan pemberantasan narkotika.
Keputusan ini semakin memperparah situasi setelah pengadilan federal pada Jumat (21/02/2025) mengizinkan pemerintahan Trump untuk menempatkan ribuan pekerja USAID dalam cuti administratif, sebuah pukulan bagi serikat pekerja pemerintah yang tengah menggugat kebijakan tersebut.
Dua mantan pejabat senior USAID memperkirakan bahwa mayoritas dari 4.600 pegawai USAID, baik dari kalangan pegawai sipil karier maupun staf dinas luar negeri, akan terkena dampak kebijakan ini.
"Pemerintahan ini dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sangat pendek akal dalam memangkas keahlian dan kapasitas tanggap krisis unik AS," ujar Marcia Wong, salah satu mantan pejabat USAID seperti dilaporkan Reuters. "Ketika terjadi wabah penyakit atau populasi terpaksa mengungsi, para ahli USAID inilah yang pertama kali turun ke lapangan untuk menstabilkan situasi dan memberikan bantuan."
(del)
