Filipina adalah satu-satunya negara yang dihapus dari daftar ini, sementara Laos dan Nepal justru telah ditambahkan. Potensi peningkatan untuk Manila terjadi pada saat ketidakpastian global yang timbul dari kebijakan-kebijakan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump dan meningkatnya ketegangan negara ini dengan Beijing di Laut Cina Selatan.
Filipina ditambahkan ke dalam daftar abu-abu pada Juni 2021 setelah FATF mengutip kekurangan dalam upaya negara itu untuk memerangi aliran keuangan ilegal. Munculnya operator permainan lepas pantai yang berfokus pada Cina, yang menurut Presiden Ferdinand Marcos Jr. terlibat dalam pencucian uang dan penipuan keuangan, di seluruh negeri menarik perhatian khusus.
Keputusan terbaru dari badan pengawas global ini menyusul kunjungan langsung ke Manila pada Januari 2025, di mana negara ini menunjukkan kepatuhan terhadap rencana aksinya, termasuk memperkuat pengawasan terhadap bisnis non-keuangan, mengurangi risiko dengan pesta kasino, serta meningkatkan investigasi dan penuntutan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme, menurut Dewan Anti Pencucian Uang.
Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Emilio Aquino, seorang anggota dewan, mengatakan dalam sebuah pernyataan terpisah bahwa keluarnya Filipina dari daftar tersebut diharapkan “akan membuka peluang ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap negara ini di masa mendatang.”
(bbn)
