Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencatat ada 192 kadernya yang menang sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Serentak 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 112 kader menjadi kepala daerah, dan 80 kader lainnya menjadi wakil kepala daerah.

Sebagian besar dari para kepala daerah tersebut telah dilantikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis lalu. Mereka seharusnya juga akan mengikuti pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Para kepala daerah tercatat harus mengikuti retret selama delapan hari yaitu 21-28 Februari 2025. Sedangkan wakil kepala daerah hanya dua hari yaitu 27-28 Februari 2025; atau saat Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan pada acara penutupan retreat.

Akan tetapi, dinamika politik memanas pada hari yang sama dengan pelantikan kepala daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menjadi tersangka dua kasus dugaan korupsi.

Hal ini membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengambil alih seluruh kewenangan pengendalian partai berlambang kepala banteng tersebut. Dia pun mengeluarkan instruksi kepada kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan ke Akmil Magelang.

Beberapa kader PDIP memang menjalani instruksi Megawati. Sedangkan lainnya, nampak membangkang dengan tetap hadir pada acara retret di Akmil Magelang.

Hal ini nampak pada laporan Kementerian Dalam Negeri yang menyebut total kepala daerah tak hadir hanya 53 dari 503 kepala daerah yang diundang. Enam kepala daerah di antaranya mengajukan izin karena sakit atau ada acara keluarga.

Sedangkan, 47 kepala daerah lainnya sama sekali tak hadir dan tak memberikan keterangan atau alasan apa pun. Para kepala daerah ini diduga berasal dari PDIP yang menjalankan instruksi Megawati.

Berarti, jika 47 kepala daerah tersebut ada kader PDIP, masih ada 65 kader PDIP berstatus kepala daerah yang ternyata tetap ikut acara retreat di Akmil Magelang. Hingga berita ini ditulis belum terkonfirmasi siapa saja kepala daerah yang membangkang dari instruksi Megawati tersebut. Termasuk apa alasan mereka.

"Karena kalau terdata jumlahnya [kepala daerah dari PDIP] jumlah mungkin lebih dari angka ini [47 kepala daerah yang belum hadir]. Jadi bisa saja ada di dalam," kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya.

(azr/frg)