Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mencatat masih ada 47 kepala daerah yang belum memenuhi undangan kegiatan retreat di Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Para kepala daerah tersebut diduga berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mendapat instruksi tak boleh ikut acara pembekalan yang berlangsung 21-28 Februari 2025.

“Karena itu bagi yang diizinkan untuk tidak hadir dapat mengirimkan wakilnya, wakil kepala daerah untuk menggantikan, untuk menggantikan mengikuti rangkaian acara di sini,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dikutip, Sabtu (22/02/2025).

Menurut dia, berdasarkan agenda retret, sebanyak 503 kepala daerah harus mengikuti pembekalan selama tujuh hari penuh. Sedangkan wakil kepala daerah baru akan menyusul pada dua hari terakhir atau 27-28 Februari 2025; saat acara pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Akan tetapi, kata Bima, para wakil kepala daerah bisa mengikuti retret sejak awal pembekalan jika kepala daerah wilayah tersebut berhalangan hadir; baik karena alasan sakit, ada acara keluarga, hingga alasan lainnya. Hal ini secara tak langsung merujuk pada surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menundah keikutsertaan pada retret di Akmil Magelang.

Politikus PAN tersebut pun mengungkap alternatif lain jika ternyata kepala daerah dan wakil kepala daerah sama-sama kader PDIP; contohnya seperti gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, serta gubernur dan wakil gubernur Bali.