Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemangkasan anggaran diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, para pimpinan kementerian/lembaga (K/L) harus memangkas beberapa pos anggaran yang disebut non prioritas.
Secara rinci, dalam surat Menteri Keuangan bernomor S-37/MK.02.2025 ini, Sri Mulyani meminta kepada seluruh K/L untuk "melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja Kementerian/Lembaga dalam APBN Tahun Anggaran 2025."
Sri Mulyani mengatakan, efisiensi tersebut mencakup meminta K/L untuk kembali melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja operasional maupun non-operasional. Namun, tidak termasuk pada belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). Kemudian, Sri Mulyani juga meminta K/L untuk menyampaikan revisi anggaran, yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sejumlah kementerian/lembaga bidang ekonomi dan keuangan turut memangkas anggarannya imbas Inpres 1/2025, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menjadi salah satu pihak penggagas pemangkasan terkena efisiensi Rp8,9 triliun sehingga anggaran yang tersisa di 2025 sebesar Rp44,2 triliun dari semula Rp53,1 triliun.
Selain Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas juga tercatat terkena pemangkasan Rp1 triliun menjadi Rp968,05 miliar dari sebelumnya Rp1,96 triliun.
Kementerian sektor ekonominya yang turut terpangkas yakni Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Di mana anggaran Kementerian ESDM terpangkas Rp1,66 triliun menjadi Rp2,25 triliun dari semula ditetapkan Rp3,91 triliun.
Berikut ini daftar pemangkasan anggaran kementerian sektor ekonomi dan keuangan:
Kementerian Pekerjaan Umum
- Pagu Awal: Rp110,95 triliun
- Pemangkasan Rp60,46 triliun
- Anggaran 2025: Rp50,48 triliun
Kementerian Perhubungan
- Pagu Awal:Rp31,45 triliun
- Pemangkasan: Rp13,72 triliun
- Anggaran 2025: Rp13,58 triliun
Kementerian Keuangan
- Pagu Awal: Rp53,1 triliun
- Pemangkasan: Rp8,9 triliun
- Anggaran 2025: Rp44,2 triliun
Kementerian PKP
- Pagu Awal: Rp5,27 triliun
- Pemangkasan: Rp1,81 triliun
- Anggaran 2025: Rp3,46 triliun
Kementerian ESDM
- Pagu Awal: Rp3,91 triliun
- Pemangkasan: Rp1,66 triliun
- Anggaran 2025: Rp2,25 triliun
Badan Pemeriksa Keuangan
- Pagu Awal: Rp6,15 triliun
- Pemangkasan: Rp1,38 triliun
- Anggaran 2025: Rp4,77 riliun
Kementerian PPN/Bappenas
- Pagu Awal: Rp1,96 triliun
- Pemangkasan: Rp1 triliun
- Anggaran 2025: Rp968,05 miliar
Kementerian Perindustrian
- Pagu Awal: Rp2,52 triliun
- Pemangkasan: Rp883,4 miliar
- Anggaran 2025: Rp1,64 triliun
Kementerian Perdagangan
- Pagu Awal: Rp1,85 triliun
- Pemangkasan: Rp812 miliar
- Anggaran 2025: Rp1,13 triliun
Kementerian Pariwisata
- Pagu Awal: Rp1,48 triliun
- Pemangkasan: Rp603,8 miliar
- Anggaran 2025: Rp884,9 miliar
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
- Pagu Awal: Rp681,8 miliar
- Pemangkasan: Rp271 miliar
- Anggaran 2025: Rp329,2 miliar
Kementerian UMKM
- Pagu Awal: Rp463,86 miliar
- Pemangkasan: Rp242,9 miliar
- Anggaran 2025: Rp220,9 miliar
Kementerian BUMN
- Pagu Awal: Rp277,5 miliar
- Pemangkasan: Rp115,6 miliar
- Anggaran 2025: Rp161,9 miliar
Kementerian Ekonomi Kreatif
- Pagu Awal: Rp279,6 miliar
- Pemangkasan: Rp90,5 miliar
- Anggaran 2025: Rp189,1 miliar
(lav)
