Dikonfirmasi secara terpisah, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan initial memorandum itu akan dibawa dalam pertemuan menteri (ministerial meeting) pada Juni mendatang.
“Kita sudah sepakat di dalam negeri, dengan semua, ada 64 Kementerian/Lembaga, ada 26 komite, makanya seluruh terlibat. Kita akan selesaikan di akhir Maret,” ujarnya.
“Akhir Maret berarti semua initial memorandum sudah selesai, kita kompilasi, kita bahas lagi, kita matangkan. Nanti awal Juni udah kita serahkan ke mereka.”
Bila initial memorandum sudah diserahkan, maka nanti akan dikaji oleh OECD. Biasanya, kata Susi, 6 bulan berikutnya atau awal 2026, OECD baru akan datang ke Indonesia melakukan penilaian kepatuhan.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan Indonesia ingin bergabung di banyak organisasi internasional, termasuk OECD.
Prabowo mengatakan, Indonesia sejak dulu menganut gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan dalam bernegara. Dalam hal ini, menurut dia, diplomasi yang seimbang akan menjadi penting.
“Pendekatan [non-blok] ini memandu partisipasi Indonesia dalam banyak organisasi internasional,” ujar Prabowo dalam pidatonya di acara World Government Summit di Dubai pada Jumat (14/02/2025).
Melalui pendekatan tersebut, Prabowo menilai Indonesia juga aktif dalam partisipasi di banyak organisasi internasional seperti BRICS. Kini, Indonesia tengah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan OECD, CPTPP, dan Forum Indo-Pasifik.
“Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” tegas Prabowo.
Prabowo melanjutkan bahwa ke depannya, Indonesia ingin untuk memperkuat perannya sebagai kekuatan untuk stabilitas dan pembangunan regional. Indonesia, kata dia, menerapkan politik bebas aktif dan tak berpihak kepada Amerika Serikat maupun China.
(lav)
