Heesu Lee - Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintah Korea Selatan (Korsel) telah mengurangi target pengembangan energi nuklir setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang dikenal sebagai pendukung tenaga nuklir. Dengan absennya Yoon, partai oposisi kini memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan kebijakan energi jangka panjang negara tersebut.

Dalam rencana energi yang disahkan pada Jumat (21/2/2025), Korea Selatan menargetkan tambahan kapasitas nuklir sebesar 3,5 gigawatt hingga 2038, lebih rendah dibandingkan usulan 4,9 gigawatt dalam rancangan kebijakan yang diajukan Juni lalu. Sementara itu, kapasitas energi terbarukan—termasuk tenaga surya dan angin—akan meningkat sedikit dari 120 gigawatt menjadi 122 gigawatt.

Sebagai bagian dari perubahan ini, pemerintah membatalkan rencana pembangunan salah satu dari tiga reaktor nuklir skala besar yang masing-masing memiliki kapasitas 1,4 gigawatt. Keputusan ini sejalan dengan dorongan Partai Demokrat yang beroposisi, yang lebih mengutamakan energi terbarukan. Meski begitu, Korsel tetap berencana membangun reaktor modular kecil (SMR) berkapasitas 700 megawatt pada 2036 serta mengurangi ketergantungan pada batu bara dan gas alam secara signifikan.

Kebijakan energi nuklir Korea Selatan menjadi perdebatan setelah upaya Yoon yang gagal untuk memberlakukan darurat militer pada Desember lalu berujung pada pemakzulannya. Sebelum lengser, Yoon berusaha mengutamakan nuklir sebagai solusi utama dalam mengurangi emisi karbon, berbeda dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya yang lebih berfokus pada energi terbarukan.