Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum berencana memanggil vendor megaproyek Coretax, meski sistem baru perpajakan tersebut masih bermasalah sejak digunakan 1 Januari 2025. 

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan DPR memberikan kesempatan kepada Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo untuk mengoperasikan Coretax agar penerimaan negara tidak terganggu. Kendati demikian, Misbakhun mengatakan evaluasi akan dilakukan secara berkala. 

"Maka kita beri kesempatan, silahkan kepada Dirjen Pajak, mau hybrid, mau pakai Coretax, mau pakai sistem IT model apapun, yang penting penerimaan negara jangan terganggu. Pesan Komisi XI cuma itu," ujar Misbakhun saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip Jumat (21/2/2025).

Dikonfirmasi secara terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengamini telah menerima laporan dugaan korupsi Coretax. Namun, saat ini KPK tengah mengkaji laporan tersebut untuk ditindaklanjuti. 

"Sedang kita telaah. Laporan soal dugaan korupsi," ujar Fitroh kepada Bloomberg Technoz.