Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD) bukan merupakan pemangkasan anggaran, melainkan realokasi penggunaan anggaran.
Direktur Eksekutif DEN Gaffari Ramadhan mengklaim hasil efisiensi anggaran tersebut hanya dialokasikan kepada belanja yang memberikan efek berlapis (multiplier effect) lebih baik ke pertumbuhan ekonomi.
"Misalnya program Makan Bergizi Gratis termasuk redistribusi dampaknya juga luas ke Indonesia," ujar Gaffari dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehana Hall, Jakarta, dikutip Jumat (21/2/2025).
Melalui program MBG, harapannya perputaran uang di desa bakal meningkat 7 kali lipat dari hanya Rp1 miliar dari dana desa menjadi Rp7 miliar.
Selain itu, program MBG juga memberikan dampak yang meluas karena mendorong kesetaraan dan mendorong pertumbuhan jangka panjang dari sisi sumber daya manusia (SDM).
"SDM diperlukan baik untuk mendorong partisipasi di sekolah, pendidkan seperti apa. Jadi ini modal yang diperlukan untuk lebih berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang lebih tinggi," ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan atau efisiensi anggaran bakal berlangsung dalam tiga putaran dengan nilai keseluruhan mencapai Rp750 triliun.
Pada putaran pertama, kata Prabowo, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran sebesar Rp300 triliun.
"Ya penghematan kita lakukan, penghematan putaran pertama Kementerian Keuangan, disisir dan dihemat Rp300 triliun," ujarnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wijanto menjelaskan efisiensi putaran pertama sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meski tak menjelaskan dengan lengkap waktu efisiensi tersebut dilakukan, ia memastikan salah satu bentuknya adalah blokir anggaran atau automatic adjustment.
"Itu sudah lama dilakukan Kemenkeu dengan program baik automatic adjustment atau dengan belanja lebih baik [spending better]. Kemudian Rp300 triliun sudah ada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara [BA BUN], hasil dari efisiensi yang dilakukan Kemenkeu," ujar Wihadi kepada Bloomberg Technoz.
Pada putaran kedua, Prabowo mengatakan, pemerintah melakukan penghematan Rp308 triliun dengan penyisiran atau penelitian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga ke satuan 9. Adapun, Rp58 triliun dari nilai keseluruhan efisiensi putaran kedua bakal dikembalikan ke 17 Kementerian/Lembaga (K/L).
Wihadi mengonfirmasi saat ini pemerintah tengah berada dalam penghematan putaran kedua sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Angka Rp308 triliun pada putaran kedua yang disampaikan Prabowo berubah dari yang termaktub dalam Inpres No. 1/2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Wihadi, yang juga Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, tidak menjelaskan daftar 17 K/L yang akan mendapatkan pengembalian anggaran. Hal yang terang, pemerintah nantinya bakal menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan program kerja berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilakukan pekan lalu.
Pada putaran ketiga, efisiensi bakal berasal dari komitmen dividen sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang tahun ini dipastikan akan mencapai Rp300 triliun.
Namun, lanjut Prabowo, jumlah dividen perusahaan pelat merah tersebut akan kembali diminta sebesar Rp100 triliun untuk BUMN dalam mendukung program pemerintah ke depan. Sehingga, terdapat sisa Rp200 triliun dividen dari BUMN.
Prabowo berencana mengalihkan anggaran US$24 miliar (setara Rp388,92 triliun asumsi kurs saat ini) dari total US$44 miliar (setara Rp750 triliun) hasil efisiensi untuk memenuhi kebutuhan Program MBG.
Sementara itu, sisanya sebesar US$20 miliar (atau setara Rp324 triliun) dialihkan untuk diinvestasikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai dan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," ujarnya.
(lav)
