Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membatalkan rencana pemerintah untuk melakukan studi banding ke sejumlah negara sebagai bagian dari kajian ulang desain gedung legislatif dan yudikatif Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, pendaan tersebut disebabkan adanya efisiensi anggaran berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, melalui Inpres Nomor 1 yang terbit Januari lalu.

"[Studi banding ke tiga negara] tidak jadi," kata Diana saat ditemui di Jakarta, Jumat (21/2/2025). "Kayaknya ditangguhkan dulu karena ada efisiensi," sambungnya menegaskan.

Hanya saja, Diana mengatakan pemerintah memastikan akan mengambil opsi lain untuk memperbaiki desain ulang IKN yang sebelumnya telah diminta oleh Prabowo melalui Otorita IKN (OIKN).

Meski tak mengelaborasi lebih jauh opsi lain tersebut, Diana tetap memastikan desain ulang ini akan terus dilakukan.