Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno terpantau tak akan berangkat menuju akademi militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah. Dia berpotensi batal ikuti pembekalan pemerintah bersama dengan 503 pasangan kepala daerah yang memenangkan Pilkada Serentak 2024.
Politikus PDIP tersebut justru nampak sudah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah titik di wilayah Jakarta, sejak pagi hari. Dia melakukan peninjauan pada beberapa lokasi tempat penanganan banjir di ibu kota.
Mantan artis tersebut mengkonfirmasi dirinya hanya fokus menjalankan tugasnya sebagai wakil gubernur. Soal pelaksanaan retreat, kata dia, menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
“Itu tanya sama DPP. Tugas saya, wakil gubernur bekerja. Ini [meninjau lokasi penanganan banjir] tugas saya yang pertama,” kata Rano kepada awak media, Jumat (21/2/2025).
Dia pun memberikan sinyal keputusan yang sama juga diambil rekannya yang juga kader PDIP, Gubernur DK Jakarta Pramono Anung. Akan tetapi, dia meminta wartawan untuk mengkonfirmasi langsung apakah Sekretaris Kabinet Indonesia Maju tersebut akan mengikuti retreat kepala daerah di Akmil Magelang.
“Itu tanya sama beliau,” singkat Rano menjawab.
Hari ini, dia melakukan peninjauan penanganan banjir di bantaran Kali Krukut. Selain itu, dia mengklaim juga mengunjungi sejumlah lokasi lain di Jakarta Barat dan Jakarta Utara.
"Saya kemarin ke Waduk Muara Angke, kemudian ke Pluit. Hari ini ke sini," ujar Rano
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri telah instruksi agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai banteng tersebut untuk menunda perjalanan ke kegiatan retreat di Akademi Militer atau Akmil Magelang; 21-28 Februari 2025.
Hal tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang diteken Megawati pada Kamis malam (20/2/2025). Surat tersebut dikeluarkan, usai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Umum (KPK).
“Mencermati dinamika politik nasional, Kamis 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi,” bunyi surat instruksi yang diterbitkan Megawati.
Salah satu kader PDIP yang menjadi kepala daerah, yakni Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu telah menegaskan dirinya menunda keberangkatan ke Magelang menyusul adanya instruksi dari Megawati tersebut.
“Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang,” kata Mastinton dalam pesan singkat, kepada awak media, Jumat (21/2/2025).
Masinton menegaskan akan menunda perjalanan ke Magelang hingga terdapat arahan lebih lanjut dari Megawati.
“Sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” tegas Masinton.
(azr/frg)
