Sam Dagher - Bloomberg News
Bloomberg, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman berusaha menggalang dukungan dari para pemimpin Arab lainnya untuk menyusun rencana pascaperang Gaza, yang akan menjadi alternatif dari ide 'gila' Presiden AS Donald Trump. Juga agar warga Palestina tidak terusir dari wilayah yang dilanda perang tersebut.
Menurut narasumber yang mengetahui rencana ini, pemimpin de facto kerajaan tersebut diperkirakan akan menjamu mitranya dari Mesir, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab di Riyadh hari ini (21/2/2025) waktu setempat untuk membahas usulan tersebut.
Narasumber, yang meminta tidak diungkap identitasnya, mengatakan bahwa rencana tersebut akan membawa warga Palestina yang mengungsi ke ruang terbuka Gaza untuk sementara waktu, saat rekonstruksi berlangsung.
Detail rencananya dikerjakan, terutama oleh Mesir dan Yordania — negara-negara yang menurut Trump harus menampung warga Gaza — atas masukan dari Arab Saudi dan Qatar. Mereka membutuhkan dukungan penuh dari UEA, yang fokus pada tata kelola daerah kantong tersebut pascaperang.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) UEA, bersama para pejabat Kemlu Yordania, Arab Saudi, dan Mesir, belum merespons terkait kabar ini. Pejabat media Qatar juga belum memberikan komentarnya.
Narasumber itu bilang, rencana pascaperang Israel-Hamas dijadwalkan akan diresmikan pada KTT Liga Arab di Kairo pada akhir Februari, tetapi tanggalnya diundur ke awal Maret. Ini akan memberikan lebih banyak waktu untuk berdiskusi.
MBS, julukan putra mahkota Saudi, sangat menginginkan pendekatan terpadu dari kelima pemimpin Arab, sehingga setiap usulan yang diajukan berbobot lebih bagus. Trump mengatakan AS harus mengambil alih kepemilikan Gaza, membangunnya kembali menjadi "Riviera Timur Tengah," dan memindahkan penduduknya ke rumah-rumah baru permanen di Mesir dan Yordania.
Usulannya langsung dibanjiri kecaman, tidak termasuk Israel, dan ditolak mentah-mentah oleh Mesir dan Yordania khususnya.
Pemimpin Saudi ini berhubungan baik dengan Presiden AS, dan berusaha memainkan peran sebagai perantara kekuasaan antara Washington dan dunia Arab, bahkan Rusia dan Ukraina.
UEA, juga sekutu AS dan, tidak seperti Arab Saudi, memiliki hubungan formal dengan Israel melalui Perjanjian Abraham pada tahun 2020. Abu Dhabi merupakan pendukung keuangan utama Mesir, dan menjadi penggerak upaya kemanusiaan di Gaza selama 16 bulan pertempuran.
Konflik Israel-Hamas saat ini terhenti sementara karena adanya gencatan senjata selama enam pekan, yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir, dimulai bulan lalu. Kedua belah pihak kini bersiap memulai negosiasi gencatan senjata tahap kedua, di mana Israel ingin membubarkan kelompok Palestina tersebut secara permanen, baik secara pemerintahan maupun militer.
Menurut narasumber yang diberi penjelasan tentang rinciannya, 'rencana Mesir' terbagi menjadi dua tahap utama.
Komponen jangka pendek dan menengah mengharuskan warga Gaza ditampung di perumahan sementara yang baru selama proses pembersihan puing-puing bangunan akibat pemboman besar-besaran Israel di wilayah perkotaan.
Hamas akan menghentikan peran formalnya dalam menjalankan urusan wilayah tersebut, di mana wewenangnya didelegasikan pada badan baru yang akan dikenal dalam bahasa Arab sebagai Lajnat El-Isnad Al-Mujtamaiee atau komite dukungan masyarakat.
Badan tersebut sebagian besar terdiri dari tokoh-tokoh Gaza dan fungsionaris, seperti dewan kota dan diawasi oleh badan yang lebih tinggi, terdiri dari perwakilan negara-negara Arab.
Narsumber itu menambahkan, keamanan akan dikontrol oleh pasukan polisi yang diperiksa dan dilatih, terutama oleh Mesir dan termasuk unsur-unsur Otoritas Palestina (PA), yang menguasai sebagian wilayah Tepi Barat. Masalah bagaimana melucuti senjata Hamas tidak dibahas dalam rencana tersebut.
Israel mengesampingkan keterlibatan PA dan tidak mungkin percaya bahwa Hamas tidak memiliki peran, baik secara resmi maupun tidak. Masalah ini bisa mempersulit implementasi usulan tersebut.
Jangka Panjang
Aspek jangka panjang dari roadmap tersebut membahas rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza, di mana potensi pendanaan dari negara-negara Arab Teluk, Eropa, dan lainnya terkait pembentukan arah politik menuju negara Palestina. Israel, yang harus menyetujui usulan tersebut, dengan tegas menentang gagasan terakhir.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Abu Dhabi, Rabu (19/2/2025) lalu, Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed menolak "segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina dari tanah mereka."
Dia juga "menekankan pentingnya menghubungkan rekonstruksi Gaza dengan jalan menuju perdamaian yang komprehensif dan abadi berdasarkan solusi dua negara." UEA sendiri belum mengajukan alternatif dari rencana Trump.
(bbn)
