Bloomberg Technoz, Jakarta - Bank Dunia atau World Bank menilai program prioritas Presiden Prabowo Subianto berisiko menimbulkan overheating economy atau ekonomi panas berlebih yang berujung pada inflasi yang tinggi.
Menyitir berbagai sumber, overheating economy adalah situasi ekonomi yang berkembang pada tingkat yang tidak berkelanjutan.
Ekonom Senior Bank Dunia Indira Maulani Hapsari mengatakan hal tersebut terjadi karena semua program prioritas Prabowo berfokus pada peningkatan permintaan agregat, termasuk perumahan murah (low-cost housing) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Memang pertumbuhan mungkin akan tercapai, tetapi ada risiko ekonominya overheating, inflasi menjadi tinggi," ujar Indira dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehana Hall, Jakarta, dikutip Jumat (21/2/2025).
Di lain sisi, Indira mempertanyakan apakah peningkatan permintaan bisa diimbangi dengan peningkatan pasokan. Sebagai gambaran, ekonom tersebut mempertanyakan apakah Indonesia memiliki kapasitas untuk menyalurkan MBG ke 82,9 juta penerima manfaat. "Kalau kita bicara MBG, dari sisi penyaluran, apa masyarakat atau pihak-pihak yang terkait ini sudah bisa kapasitasnya?," ujarnya
Dengan demikian, Indira mengingatkan agar pertumbuhan permintaan bisa diimbangi dengan pasokan atau biasa disebut potensi pertumbuhan (potential growth). Sehingga, perekonomian Indonesia tetap bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Secara lebih lengkap, setidaknya berikut adalah program ‘quick win’ Prabowo yang telah disahkan dalam APBN 2025:
Program prioritas pertama yakni Makan Bergizi Gratis dianggarkan sebesar Rp71 triliun untuk pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Kedua, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dianggarkan sebesar Rp3,2 triliun dan akan disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkeu). Nantinya, pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga rontgen untuk pengecekan penyakit katastropik.
Program ketiga dianggarkan Rp1,8 triliun di Kementerian Kesehatan untuk pembangunan rumah sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah. Program ini diarahkan untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C di daerah serta sarana-prasarana dan alat kesehatannya.
Keempat yakni renovasi Sekolah dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Ketiga kementerian ini akan berkoordinasi terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.
Kelima, terdapat pula program sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, anggaran ini akan dimanfaatkan oleh ketiga kementerian untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat wilayah.
Keenam, program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektar dan cetak sawah baru 150.00 hektar. Anggaran untuk program ini dipatok sebesar Rp15 triliun yang akan disalurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp7,5 triliun dan Kementerian Pertanian (Kementan) Rp7,5 triliun.
(lav)
