Jahen juga menyoroti pemilihan waktu dari pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran di tengah perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir yang tidak bergerak dari level 5%.
Padahal, kebijakan ekonomi pemerintah harusnya bersifat anti-siklus atau countercyclical policy, di mana belanja pemerintah naik saat perekonomian sedang lesu.
"Belanja pemerintah malah tetap atau bahkan turun. Turunnya juga mungkin karena banyak faktor tadi penerimaan pajaknya tidak berhasil dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari apakah ini akan memberikan dampak terhadap perekonomian? Pasti," ujarnya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tren kontribusi konsumsi pemerintah pertumbuhan terhadap produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 7%-9% pada periode 2020-2024.
Perinciannya, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB pada 2020 yakni 9,66%; 9,25% pada 2021; 7,69% pada 2022; 7,45% pada 2023; dan 7,73% pada 2024.
Realisasi belanja negara pada 2020 berada pada Rp2.589,9 triliun, naik 12,2% secara tahunan (year-on-year/yoy). Realisasi belanja negara mencapai Rp2.786,8 triliun pada 2021 atau meningkat 7,4% dari realisasi 2020.
Selanjutnya, realisasi belanja negara mencapai Rp3.090,8 triliun pada 2022 atau meningkat 10,9% dari realisasi tahun 2021. Realisasi belanja negara mencapai Rp3.121,9 triliun pada 2023 atau meningkat 0,8% dari realisasi 2022. Terakhir, realisasi belanja negara Rp3.350,3 triliun pada 2024 atau naik 7,3% dari 2023.
Di sisi lain, Jahen menyoroti efisiensi anggaran yang dialihkan untuk program yang lebih bersifat pengembangan sumber daya manusia (human capital), baik melalui MBG, pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya.
Program itu berbanding terbalik dengan pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang diarahkan untuk infrastruktur.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan penghematan atau efisiensi anggaran bakal berlangsung dalam tiga putaran dengan nilai keseluruhan mencapai Rp750 triliun.
Pada putaran pertama, kata Prabowo, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan penyisiran sebesar Rp300 triliun.
"Ya penghematan kita lakukan, penghematan putaran pertama Kementerian Keuangan, disisir dan dihemat Rp300 triliun," ujarnya.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Wihadi Wijanto menjelaskan efisiensi putaran pertama sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Meski tak menjelaskan dengan lengkap waktu efisiensi tersebut dilakukan, ia memastikan salah satu bentuknya adalah blokir anggaran atau automatic adjustment.
"Itu sudah lama dilakukan Kemenkeu dengan program baik automatic adjustment atau dengan belanja lebih baik [spending better]. Kemudian Rp300 triliun sudah ada di Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara [BA BUN], hasil dari efisiensi yang dilakukan Kemenkeu," ujar Wihadi kepada Bloomberg Technoz.
Pada putaran kedua, Prabowo mengatakan, pemerintah melakukan penghematan Rp308 triliun dengan penyisiran atau penelitian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga ke satuan 9. Adapun, Rp58 triliun dari nilai keseluruhan efisiensi putaran kedua bakal dikembalikan ke 17 Kementerian/Lembaga (K/L).
Wihadi mengonfirmasi saat ini pemerintah tengah berada dalam penghematan putaran kedua sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Angka Rp308 triliun pada putaran kedua yang disampaikan Prabowo berubah dari yang termaktub dalam Inpres No. 1/2025 sebesar Rp306,69 triliun.
Wihadi, yang juga Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, tidak menjelaskan daftar 17 K/L yang akan mendapatkan pengembalian anggaran. Hal yang terang, pemerintah nantinya bakal menyesuaikan kebutuhan anggaran dengan program kerja berdasarkan hasil rekonstruksi yang dilakukan pekan lalu.
Pada putaran ketiga, efisiensi bakal berasal dari komitmen dividen sejumlah perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang tahun ini dipastikan akan mencapai Rp300 triliun.
Namun, lanjut Prabowo, jumlah dividen perusahaan pelat merah tersebut akan kembali diminta sebesar Rp100 triliun untuk BUMN dalam mendukung program pemerintah ke depan. Sehingga, terdapat sisa Rp200 triliun dividen dari BUMN.
Prabowo berencana mengalihkan anggaran US$24 miliar (setara Rp388,92 triliun asumsi kurs saat ini) dari total US$44 miliar (setara Rp750 triliun) hasil efisiensi untuk memenuhi kebutuhan Program MBG.
Sementara itu, sisanya sebesar US$20 miliar (atau setara Rp324 triliun) dialihkan untuk diinvestasikan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
"Miliar dolar sisa dan ini tidak akan kita pakai dan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan," ujarnya.
(lav)
