Dalam kesempatan tersebut, Misbakhun enggan menjelaskan lebih rinci terkait rencana penerbitan SBN perumahan oleh pemerintah.
Hanya saja, Misbakhun mengatakan Bank Indonesia (BI)akan memberikan dukungan likuiditas yang signifikan untuk program perumahan. Bahkan, dukungan itu di luar dari pemberian insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial yang meningkat menjadi Rp80 triliun secara bertahap.
“Rp80 triliun adalah dalam bentuk fasilitas insentif likuiditas makroprudensial, di luar yang itu,” lanjut dia.
Kendati demikian, Misbakhun enggan kembali buka suara soal hal tersebut karena menunggu rapat. Hal yang terang, dukungan tersebut sesuai dengan aturan yang ada.
“Bentuknya seperti apa, mekanismenya seperti apa, saya tidak bisa menyampaikan secara terbuka hari ini karena membutuhkan persetujuan dan konsolidasi politik di Komisi XI DPR,” ujarnya.
“Saya janji saya akan mengkonsolidasikan itu untuk memberikan dukungan penuh. Bahwa mereka untuk tidak ada keraguan dalam rangka menjadikan dukungan itu.”
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan akan menerbitkan SBN perumahan untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai bagian dari program 3 Juta Rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan penerbitan SBN ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mendukung MBR, yang merupakan mekanisme modifikasi dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Hari ini (Kamis) juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Kamis (20/2/2025).
"Sebetulnya mekanisme modifikasi dari FLPP yang akan ditingkatkan volumenya.”
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan dukungan pendanaan yang diberikan lembaganya adalah melakukan pembelian SBN dari pasar sekunder.
Kendati demikian, Perry belum menjelaskan dengan lengkap apakah yang dimaksud merupakan pembelian SBN perumahan yang disampaikan Sri Mulyani.
Hal yang terang, Perry mengatakan pembelian dari pasar sekunder tidak hanya digunakan untuk debt switching, tetapi juga untuk pendanaan program yang ada dalam Asta Cita termasuk perumahan.
"Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari Covid-19, tetapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita yang berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain," ujarnya.
(lav)
