Bloomberg Technoz, Jakarta - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan memberikan perhatian khusus pada sejumlah isu pendidikan di wilayahnya pada hari-hari pertama masa jabatannya. Dedi adalah satu dari 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto secara serentak di Istana Kepresidenan, Kamis (20/2/2025).
Salah satu keputusan pertamanya, kata dia, Pemprov Jawa Barat akan menonaktifkan kepala SMA Negeri 6 Depok karena melanggar surat edaran terkait larangan siswa untuk bepergian ke luar provinsi.
“Ini kinerja saya pertama ingin membenahi management di kependidikan di provinsi jawa barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat,” kata Dedi kepada awak media di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).
Menurut dia, isu pendidikan menjadi salah satu persoalan yang paling meresahkan di Jawa Barat. Dia pun akan memerintahkan Inspektorat Jawa Barat untuk memeriksa sekolah yang kepala sekolahnya melakukan pungutan ilegal atau hal-hal melanggar aturan lainnya.
Selain itu, dia juga menyoroti keberadaan anggaran-anggaran siluman di lingkungan pendidikan. Beberapa di antaranya, kata dia, adanya pengajuan anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru senilai Rp60 miliar. Pada kasus lain, dia juga menemukan pengajuan anggaran pengadaan alat telekomunikasi sekolah hingga Rp730 miliar.
“Kelas belum ada perangkat digital sudah disiapin. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau ga bermanfaat bagi kepentingan publik,” kata Dedi.
Di sisi lain, dia mengatakan tengah berusaha untuk memanfaatkan kebijakan efisiensi anggaran untuk pembangunan sektor pendidikan di Jawa Barat. Salah satunya, peningkatan anggaran pembangunan ruang kelas tingkat SMA yang awalnya hanya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Dia menargetkan dana tersebut bisa merenovasi sekolah rusak, membangun 3.333 ruang kelas baru, hingga membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah baru dalam dua tahun ke depan.
“Karena kebutuhan masyarakat jawa Barat ruang kelas yang disiapkan pemprov itu RP4,2 triliun dan itu akan dicapai di 2026 dan 2027,” ujar Dedi.
Sebagai penopang, dia juga berniat mengubah belanja infrastruktur jalan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Kemudian, mengubah belanja listrik warga miskin dari Rp20 milair menjadi Rp350 miliar. Selain itu, menaikan angka renovasi rumah warga miskin dari Rp20 milliar menjadi Rp120 miliar.
“Kami juga membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyiapkan mobil ambulans kiya belanja 200 unit di daerah terpencil, sehingga bisa layani ke daerah terpencil dan menyiapkan dokter serta kelengkapan alat di mobil tersebut,” ungkap dia.
Dalam kaitan itu, Dedi mengklaim akan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari sebelumnya Rp19 triliun menjadi R21 triliun. Sehingga, belanja daerah menjadi Rp33 triliun dan dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Selain itu, dia mengklaim akan menghapus anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat yang dianggarkan mencapai Rp150 juta. Lalu, anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya Rp1,5 miliar juga dipotong hingga habis.
Sementara anggaran perjalanan dinas, lanjut dia, dilakukan pemangkasan hingga 40% dari sebelumnya Rp1,8 miliar menjadi tersisa Rp700 juta.
“[Mobil dinas] saya nggak ada. Saya pake mobil pribadi, mobil dinas Gubernur lama juga banyak banget,” ujar Dedi.
(azr/frg)
