“Kelas belum ada perangkat digital sudah disiapin. Aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau ga bermanfaat bagi kepentingan publik,” kata Dedi.
Di sisi lain, dia mengatakan tengah berusaha untuk memanfaatkan kebijakan efisiensi anggaran untuk pembangunan sektor pendidikan di Jawa Barat. Salah satunya, peningkatan anggaran pembangunan ruang kelas tingkat SMA yang awalnya hanya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Dia menargetkan dana tersebut bisa merenovasi sekolah rusak, membangun 3.333 ruang kelas baru, hingga membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah baru dalam dua tahun ke depan.
“Karena kebutuhan masyarakat jawa Barat ruang kelas yang disiapkan pemprov itu RP4,2 triliun dan itu akan dicapai di 2026 dan 2027,” ujar Dedi.
Sebagai penopang, dia juga berniat mengubah belanja infrastruktur jalan dari Rp600 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Kemudian, mengubah belanja listrik warga miskin dari Rp20 milair menjadi Rp350 miliar. Selain itu, menaikan angka renovasi rumah warga miskin dari Rp20 milliar menjadi Rp120 miliar.
“Kami juga membangun rumah sakit dan puskesmas baru, menyiapkan mobil ambulans kiya belanja 200 unit di daerah terpencil, sehingga bisa layani ke daerah terpencil dan menyiapkan dokter serta kelengkapan alat di mobil tersebut,” ungkap dia.
Dalam kaitan itu, Dedi mengklaim akan mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari sebelumnya Rp19 triliun menjadi R21 triliun. Sehingga, belanja daerah menjadi Rp33 triliun dan dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Selain itu, dia mengklaim akan menghapus anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat yang dianggarkan mencapai Rp150 juta. Lalu, anggaran kunjungan luar negeri yang sebelumnya Rp1,5 miliar juga dipotong hingga habis.
Sementara anggaran perjalanan dinas, lanjut dia, dilakukan pemangkasan hingga 40% dari sebelumnya Rp1,8 miliar menjadi tersisa Rp700 juta.
“[Mobil dinas] saya nggak ada. Saya pake mobil pribadi, mobil dinas Gubernur lama juga banyak banget,” ujar Dedi.
(azr/frg)
