Ronny pun mengatakan, pihak PDIP bertanya-tanya siapa dalang di balik keputusan ini semua. Menurutnya, ini dikendalikan oleh pihak luar.

“KPK mengakui bahwa kesulitan dengan penyidik loyalitas ganda. Situasi ini tidak berubah, perlu digaris bawahi PDIP menginginkan KPK yang profesional dan bebas intervensi dari pihak manapun. Praperadilan adalah hak hukum kami dan PN Jaksel telah menjadwalkan pada 3 Maret 2025,” ujarnya.

“Kader PDIP pun tetap tenang di bawah kepemimpinan ketum Megawati, semua aktivitas partai langsung dipimpin ibu Megawati Soekarnoputri,” tutupnya.

(spt/del)