Sebaliknya, defisit neraca perdagangan AS oleh China justru mengalami penurunan dari US$375 miliar pada 2017 menjadi US$295 tahun lalu.
“Mungkin ada negara tetangga kita seperti Vietnam yang masuk Top 3 penyumbang defisit neraca perdagangan AS. Ketika kami berdiskusi dengan beberapa pihak di AS, kenapa Vietnam tidak di-mention? Mungkin saat ini fokusnya bukan ke Asia selain China,” kata Gaffari.
Akan tetapi, dia memperingatkan tidak menutup kemungkinan ke depannya Trump akan memperluas kebijakan tarifnya untuk negara Asia lain yang menyumbang banyak defisit perdagangan terhadap AS.
Apalagi, Trump telah menerapkan kebijakan reciprocal atau perdagangan bilateral yang bersifat mutualisme. Dengan kata lain, AS berpeluang meninjau ulang kebijakan tarifnya terhadap negara-negara yang dinilainya tidak adil atau menguntungkan sebagai mitra dagang.
AS, menurut Gaffari, selama ini cukup lunak dalam hal kebijakan tarif terhadap mitra dagang utama atau most favored nations (MFN).
“Tarif AS untuk negara-negara MFN itu termasuk rendah, sekitar 3%. Sebaliknya, negara lain banyak yang menerapkan tarif tinggi ke barang-barang impor dari AS. Paling besar adalah India yaitu 3,5%,” jelasnya.
Sebagai perbandingan, tarif Indonesia terhadap produk-produk yang diimpor dari AS sebenarnya masih di bawah India. Rata-rata sekitar 8%, yang tergolong cukup moderat.
“Akan tetapi, sebenarnya ini masalah waktu saja. Jadi mungkin kita sementara belum masuk radar Trump, tetapi Indonesia harus membangun hubungan diplomatik yang baik, khususnya menyangkut perdagangan dengan AS,” kata Gaffari.
Masalah BRICS
Menghadapi risiko tarif Trump, Gaffari menyebut sikap Pemerintah Indonesia adalah netral atau “berteman dengan semua pihak” dalam menjalin hubungan perniagaan maupun diplomatik.
Indonesia memiliki kepentingan untuk memperluas pasar produk ekspornya, tidak terkecuali ke AS maupun China. Kepentingan itu juga yang mendorong Indonesia bergabung dengan aliansi Brazil, Russia, India, China, and South Africa (BRICS).
“Namun, memang kita perlu hati-hati ya terhadap isu dedolarisasi karena Trump sendiri mengatakan jika ada upaya untuk membuat sebuah currency baru di BRICS dan juga upaya dedolarisasi, tidak menutup kemungkinan dia akan menetapkan tarif hingga 100%.”
“Jadi memang itu isu di mana Pemerintah indonesia harus berhati-hati dalam bergabung dengan BRICS. Jadi mungkin kita perlu memilah-milah di isu-isu mana saya yang kita tidak perlu ikut,” ujarnya.
-- Dengan asistensi Dovana Hasiana
(wdh)
