Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, Danantara didirikan untuk kemudian memperkuat pembiayaan di berbagai sektor strategis nasional.

“Danantara memiliki badan pelaksana dan badan pengawas. Badan pelaksana ini membawahi dua holding, yakni holding investasi dan holding operasional,” kata dia.

Dalam draf final perubahan ketiga UU BUMN juga menegaskan soal modal awal Danantara paling sedikit Rp1.000 triliun, berdasarkan modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 sebesar Rp1.135 triliun. Modal tersebut dapat bertambah melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya.

Danantara juga akan memiliki badan pengawas didalamnya, yang terdiri dari; Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota; perwakilan Kementerian Keuangan sebagai anggota; dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk Presiden sebagai anggota.

(fik/frg)