Untuk itu, dia meminta agar rentang sensus dipercepat lantaran dapat dilaksanakan hanya dalam tempo 2 bulan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan berkualitas, sesuai perkembangan terkini di sektor tersebut.
“Hati-hati, di sektor ini sangat rawan krisis pangan. Di mana-mana, 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan karena perubahan iklim [dan] perang. Ini sektor yang punya peran strategis ke depan,” tuturnya.
Masalah Kedodoran Data
Dia pun tidak menampik selama ini Indonesia masih kendor dalam hal akurasi data pertanian, yang menjadi penyebab kebijakan sektor pangan acapkali tidak tepat sasaran
“Kita tahu untuk menghasilkan kebijakan tepat butuh data yang tepat. Kita sering kedodoran di sini. Lahan pertanian berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak akurat, [padahal] sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa ketersediaan akurasi data pertanian sebagai landasan kebijakan sektor pangan menjadi hal yang urgen di Indonesia. Salah satunya untuk pengambilan kebijakan terkait dengan subsidi pupuk.
“Butuh akurasi data akurasi kebijakan itu. Kita putuskan misalnya pupuk subsidi katakanlah 9 juta ton itu kan keputusan dari data, tetapi di lapangan petani bilang,’Pak pupuk kurang’. Apa penyebabnya distribusi? Tidak betul, [tetapi] suplai kurang. Kalau datanya akurat gampang sekali [membuat kebijakannya], ditambah jadi 13 ton rampung. Tidak ada keluhan,” tegasnya.
Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan sensus pertanian dilakukan 10 tahun sekali sesuai rekomendasi Organisasi Pangan dan Agrikultura PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO).
“Sensus Pertanian 2023 yang akan Presiden canangkan ini adalah sensus pertanian ke-7, yang mencatat pertanian indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Data hasil Sensus Pertanian 2023 bisa jadi landasan valid perumusan kebijakan pertanian,” ujarnya saat peluncuran sensus tersebut di Istana Negara, Senin (15/5/2023) pagi.
Menurut Margo, tujuan utama sensus tersebut adalah untuk menyediakan data kondisi pertanian indonesia secara komprehensif, sampai detail data terkecil mengenai pelaku usaha pertanian berdasarkan nama dan alamat.
Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target pemerintah di bidang pertanian. Sensus tersebut juga mencakup data lengkap geospasial pertanian, urban farming, demografi petani, luas lahan pertanian, dan basis data UMKM sepanjang 1 Juni—31 Juli.
Selain itu juga mencakup data 7 subsektor tanaman pangan, yaitu; hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan, dan jasa pertanian.
“Responden data usaha petani atau pelaku usaha perorangan, pelaku usaha berbadan hukum atau perusahaan dan usaha pertanian lainnya. Keberhasilan sensus pertanian membutuhkan kolaborasi berbagai pihak,” ujar Margo.
Lebih lanjut, dia menjelaskan pemanfaatan data pengusaha sektor pertanian berdasarkan nama dan alamat juga ditujukan untuk perbaikan data penyaluran pupuk subsidi. Adapun, sensus akan dilakukan oleh 190.000 petugas sensus.
(rez/wdh)
