Bloomberg Technoz, Jakarta – Presiden Joko Widodo menilai sensus pertanian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak semestinya dilakukan 10 tahun sekali, tetapi 5 tahun sekali. Hal tersebut diperlukan di tengah ancaman krisis pangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali Indonesia. 

Dalam peluncuran Sensus Pertanian 2023 pada Senin (15/5/2023) pagi, Jokowi menegaskan bahwa dinamika di sektor pertanian selalu berubah. Untuk itu, rentang sensus yang hanya sekali dalam 1 dekade dianggapnya terlalu lama.

“Menurut saya kelamaan, keputusannya pakai data 10 tahun lalu, tetapi perubahan berjalan terus. Harusnya 5 tahunan lah biayanya enggak begitu besar paling Rp3 triliun. Gimana saya mau bikin kebijakan yang tepat kalau datanya tidak akurat, tidak terkini sesuai perkembangan?” tegasnya.

Dia mengatakan sensus pertanian –yang mencakup data seputar perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan– menjadi sangat krusial lantaran sektor agrikultura menyumbang sekitar 11,8% dari produk domestik bruto (PDB) tahunan Indonesia.

Tidak hanya itu, sektor pertanian juga menyediakan mayoritas lapangan pekerjaan di Indonesia dan menyerap 40 juta tenaga kerja atau 29% dari angkatan kerjai.