Bloomberg Technoz, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia masih kendor dalam hal akurasi data pertanian, yang menjadi penyebab kebijakan sektor pangan acapkali tidak tepat sasaran.
“Kita tahu untuk menghasilkan kebijakan tepat butuh data yang tepat. Kita sering kedodoran di sini. Lahan pertanian berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak akurat, [padahal] sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak,” ujarnya saat peluncuran Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Senin (15/5/2023) pagi.
Dia menegaskan bahwa ketersediaan akurasi data pertanian sebagai landasan kebijakan sektor pangan menjadi hal yang urgen di Indonesia. Salah satunya untuk pengambilan kebijakan terkait dengan subsidi pupuk.
“Butuh akurasi data akurasi kebijakan itu. Kita putuskan misalnya pupuk subsidi katakanlah 9 juta ton itu kan keputusan dari data, tetapi di lapangan petani bilang, ’Pak pupuk kurang’. Apa penyebabnya distribusi? Tidak betul, [tetapi] suplai kurang. Kalau datanya akurat gampang sekali [membuat kebijakannya], ditambah jadi 13 ton rampung. Tidak ada keluhan,” tegasnya.
Sekadar catatan Sensus Pertanian dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali. Namun, menurut Jokowi, rentang tersebut terlalu lama lantaran dinamika di sektor pertanian selalu berubah.
“Menurut saya kelamaan, keputusannya pakai data 10 tahun lalu, tetapi perubahan berjalan terus. Harusnya 5 tahunan lah biayanya enggak begitu besar paling Rp3 triliun. Gimana saya mau bikin kebijakan yang tepat kalau datanya tidak akurat, tidak terkini sesuai perkembangan?” ujarnya.
Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) meluncurkan Sensus Pertanian 2023 sebagai landasan perumusan kebijakan sektor pertanian dan pangan secara lebih akurat pada masa mendatang.
Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan sensus pertanian dilakukan 10 tahun sekali sesuai rekomendasi Organisasi Pangan dan Agrikultura PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO).
“Sensus Pertanian 2023 yang akan Presiden canangkan ini adalah sensus pertanian ke-7, yang mencatat pertanian indonesia untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Data hasil Sensus Pertanian 2023 bisa jadi landasan valid perumusan kebijakan pertanian,” ujarnya saat peluncuran sensus tersebut di Istana Negara, Senin (15/5/2023) pagi.
Menurut Margo, tujuan utama sensus tersebut adalah untuk menyediakan data kondisi pertanian indonesia secara komprehensif, sampai detail data terkecil mengenai pelaku usaha pertanian berdasarkan nama dan alamat.
Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target pemerintah di bidang pertanian. Sensus tersebut juga mencakup data lengkap geospasial pertanian, urban farming, demografi petani, luas lahan pertanian, dan basis data UMKM sepanjang 1 Juni—31 Juli.
Selain itu juga mencakup data 7 subsektor tanaman pangan, yaitu; hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan, peternakan, dan jasa pertanian.
(rez)
