Bloomberg Technoz, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengakui Indonesia masih kendor dalam hal akurasi data pertanian, yang menjadi penyebab kebijakan sektor pangan acapkali tidak tepat sasaran.

“Kita tahu untuk menghasilkan kebijakan tepat butuh data yang tepat. Kita sering kedodoran di sini. Lahan pertanian berapa, butuh pupuk berapa, sering data itu tidak akurat, [padahal] sektor pertanian melibatkan hajat hidup orang banyak,” ujarnya saat peluncuran Sensus Pertanian 2023 di Istana Negara, Senin (15/5/2023) pagi. 

Dia menegaskan bahwa ketersediaan akurasi data pertanian sebagai landasan kebijakan sektor pangan menjadi hal yang urgen di Indonesia. Salah satunya untuk pengambilan kebijakan terkait dengan subsidi pupuk.

“Butuh akurasi data akurasi kebijakan itu. Kita putuskan misalnya pupuk subsidi katakanlah 9 juta ton itu kan keputusan dari data, tetapi di lapangan petani bilang, ’Pak pupuk kurang’. Apa penyebabnya distribusi? Tidak betul, [tetapi] suplai kurang. Kalau datanya akurat gampang sekali [membuat kebijakannya], ditambah jadi 13 ton rampung. Tidak ada keluhan,” tegasnya.

Sekadar catatan Sensus Pertanian dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 tahun sekali. Namun, menurut Jokowi, rentang tersebut terlalu lama lantaran dinamika di sektor pertanian selalu berubah.