Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana tindaklanjut investasi sejumlah negara Timur Tengah, seperti Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) hingga 7 juta unit untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah hingga kini masih belum kunjung mendapat kejelasan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarat Sirait mengatakan hal tersebut disebabkan lantaran kedua negara masih menghitung nilai keekonomian investasi yang mencapai puluhan miliar dolar AS tersebut.
"Dari MoU [memorandum of understanding/nota kesepahaman] ke kenyataan itu butuh proses. Memangnya bisa tiba-tiba langsung jalan?," ujar Ara, sapaan akrabnya, saat ditemui di Jakarta, Rabu malam (19/2/2025).
Awal Januari lalu, pemerintah Indonesia sebelumnya memang telah menandatangani MoU dengan Qatar untuk membangun sebanyak 1 juta rumah. Investasi tersebut disebut akan bertambah hingga 5 juta unit.
Selain Qatar, UEA disebut juga akan turut berinvestasi sebanyak 1 juta unit. " Dari Abu Dhabi UEA nanti 1 juta rumah. Berarti itu 5-7 juta itu sudah hanya dari dua negara," ujar Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, 10 Januari 2025.
Merespons hal itu, Ara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah harus menyiapkan sejumlah kemudahan, mulai dari penyediaan lahan hingga proses perizinan.
Lahan tersebut meliputi eks perumahan DPR yang berlokasi di Kalibata, yang seluas 24 hektare (Ha), lahan sitaan Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI), Kementerian Sekretariat Negara, hingga milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Nanti dateng mereka, itu dicek, kan ada MoU. Cek ke lapangan. Dari situ mereka lihat, yang sesuai dengan perhitungan dari mereka, nanti baru didiskusikan," tutur Ara.
(ain)
