Menteri Luar Negeri Marco Rubio juga menjelaskan bahwa pencabutan sanksi sedang dipertimbangkan.
"Ada sanksi yang dijatuhkan sebagai akibat dari konflik ini," kata Rubio. "Untuk mengakhiri konflik apa pun, harus ada konsesi yang dibuat oleh semua pihak."
Rubio mengakui bahwa Uni Eropa perlu hadir di meja perundingan mengingat negara-negara blok tersebut juga telah menjatuhkan banyak sanksi kepada Rusia.
Rusia telah dikenai sanksi mulai dari pembekuan cadangan devisa senilai ratusan miliar dolar hingga pembatasan terhadap bank, perusahaan, dan ekspor komoditas energi, serta larangan menyeluruh terhadap pebisnis dan pejabat.
Lavrov telah dikenai sanksi AS sejak hari kedua invasi skala penuh Rusia pada Februari 2022. Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan bahwa ia telah "memajukan narasi palsu bahwa Ukraina adalah agresor" dalam perang yang dimulai Putin.
Menurut pandangan pemerintahan Trump, hal itu tidak menjadi halangan bagi Rubio untuk duduk bersamanya di Riyadh.
Putin juga dikenai sanksi oleh AS, yang mengatakan "tidak ada satu orang pun yang lebih bertanggung jawab atas perang Rusia melawan Ukraina." Namun, kedua belah pihak membahas prospek pertemuan puncak segera antara Putin dan Presiden AS Donald Trump.
Departemen Kehakiman AS bulan ini menutup gugus tugas KleptoCapture, yang bertugas "menegakkan sanksi besar-besaran, pembatasan ekspor, dan tindakan balasan ekonomi" yang dijatuhkan kepada Rusia oleh pemerintahan Biden.
Tidak jelas apakah lembaga AS lainnya akan bertanggung jawab untuk memerangi pelanggaran sanksi.
Seorang utusan senior Kremlin, Boris Titov, menyebut keputusan itu sebagai "sinyal pertama bahwa semuanya berubah menjadi lebih baik."
(bbn)
