Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan pengusaha turut memberikan respons ihwal langkah pemerintah yang menerbitkan aturan baru bahwa pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat uang tunai 60% dari total gaji bulanan hingga 6 bulan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan, aturan yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025 itu sebagai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerja (JKP).

"Dengan adanya revisi ini, kami melihat bahwa pemerintah ingin memastikan program JKP tetap berjalan dengan skema yang lebih optimal, namun tidak menambah beban administratif maupun finansial bagi perusahaan," ujarnya saat dihubungi, Selasa (18/2/2025).

Shinta mengatakan, revisi beleid ini sedianya memang bersifat administratif dan teknis, yang tidak akan berdampak kepada pengusaha, tetapi tetap akan melihat implementasinya, termasuk kemungkinan potensi dampak turunannya.

Hanya saja revisi tersebut, kata dia, lebih diarahkan untuk mengoptimalkan perlindungan bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan memastikan efektivitas implementasi program JKP.