Beberapa analis Israel memperingatkan bahwa membiarkan Hamas terus menjadi kekuatan militer di luar pemerintahan akan membuat kelompok ini meniru peran yang dimainkan Hizbullah, yang memegang kekuasaan dan pengaruh signifikan di Lebanon, baik secara militer maupun politik, meski tidak secara resmi berkuasa.
Serangan Israel terhadap kelompok tersebut akhir tahun lalu membantu membuka jalan bagi Lebanon untuk menunjuk presiden pertamanya sejak tahun 2022 pada bulan lalu.
Prospek pasca-perang di Gaza makin keruh karena Israel menolak menyatakan pemerintahan alternatif, yang bisa diterima Hamas. Negara Zionis itu juga menolak tawaran Otoritas Palestina, yang menguasai sebagian wilayah Tepi Barat, untuk ikut terlibat.
Usulan kontroversial Presiden AS Donald Trump, agar sebagian besar warga Gaza dikirim ke luar negeri, telah ditolak Palestina dan dikritik banyak pemimpin Timur Tengah. Trump berdalih idenya bertujuan untuk merekonstruksi wilayah yang dilanda perang selama bertahun-tahun tersebut.
"Kami tidak berpegang teguh pada kekuasaan," kata Qasim, Minggu malam. "Dimulainya rekonstruksi, yang sebenarnya tidak harus bergantung pada Hamas, menjadi bagian dari kesepakatan ini."
Gencatan senjata Israel-Hamas selama enam pekan hampir berakhir, utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff menyuarakan optimisme bahwa perundingan tahap kedua, yang dimediasi Qatar dan Mesir, akan dilanjutkan.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengadakan pertemuan dengan kabinet keamanannya pada Senin malam untuk menetapkan pedoman bagi setiap perkembangan negosiasi.
Dalam pidatonya pada Minggu, Netanyahu menegaskan "Israel akan menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas." Seruan ini digaungkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang menganggap Hamas sebagai penghalang perdamaian di masa depan.
Hamas, seperti halnya Hizbullah, ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS dan negara-negara lain. Kelompok ini telah memerangi Israel sejak menyerang negara tersebut pada Oktober 2023.
(bbn)
