Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah akan meresmikan Danantara sebagai badan pelaksana investasi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden pada 24 Februari mendatang.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron menegaskan, pembentukan Danantara telah memiliki landasan hukum yang jelas dan bertujuan memperkuat pembiayaan di berbagai sektor strategis nasional.
"Danantara memiliki badan pelaksana dan badan pengawas. Badan pelaksana ini membawahi dua holding, yakni holding investasi dan holding operasional," ujar Herman dalam keterangannya.
Terkait nama Rosan Roeslani yang disebut-sebut bakal menjadi Kepala Danantara, Herman menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.
"Itu adalah hak prerogatif Presiden untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala Danantara. Kita tunggu saja nanti keputusannya," katanya.
Selain Rosan Roeslani, nama Donny Oskaria yang merupakan wakil menteri BUMN juga diisukan akan menjadi ketua holding operasional dan Pandu Sjahrir yang merupakan keponakan Luhut yang sempat menjadi Wakil Bendara TKN kini juga dikabarkan akan masuk dalam jajaran petinggi Danantara.
Anggaran Danantara
Herman menambahkan, anggaran Danantara bersumber dari dividen yang diperoleh dari badan usaha milik negara (BUMN).
"Dari setiap dividen yang diperoleh BUMN, dana tersebut akan masuk ke badan pengelola investasi Danantara. Namun, Kementerian BUMN tetap memiliki saham merah putih sebesar 1%, yang memberikan kewenangan kepada Menteri BUMN untuk mengangkat dan memberhentikan direksi. Sedangkan 99% saham seri B dikuasai oleh BPI Danantara," jelasnya.
Herman juga menyoroti potensi besar Danantara dalam pengelolaan aset dan investasi nasional. Menurutnya, dividen BUMN saat ini mencapai Rp 300 triliun, di mana sekitar Rp 100 triliun dialokasikan untuk pengembangan BUMN, sementara Rp 200 triliun dapat menjadi kekuatan finansial bagi Danantara.
"Jika dana tersebut bisa dileverage hingga 5, 6, atau 7 kali lipat dalam proyek-proyek strategis nasional atau pengembangan hilirisasi dan industrialisasi, ini tentu akan menjadi penopang utama investasi dalam negeri," jelasnya.
Herman menegaskan bahwa pembentukan Danantara sejalan dengan visi nasionalisme ekonomi yang diusung Presiden.
"Presiden ingin Indonesia memiliki badan investasi yang kuat dan mandiri, agar tidak terus bergantung pada pihak luar. Oleh karena itu, semua pihak harus mendukung eksistensi Danantara agar dapat beroperasi secara maksimal," tutupnya.
(dhf)
