Besarnya posisi short forward dolar di bank-bank sentral belakangan, juga mencerminkan pergeseran strategi intervensi para otoritas moneter di tengah lonjakan indeks dolar AS yang sempat menyentuh level 110 pada Januari lalu.
Hanya saja, di mata sebagian analis, penggunaan kontrak derivatif sebagai tambahan amunisi di pasar spot untuk menekan dolar AS, juga memicu kekhawatiran tentang risiko bahwa tekanan jual terhadap mata uang lokal itu sekadar ditunda alih-alih dihilangkan.
"Pada dasarnya, hal itu menunda depresiasi mata uang hingga tanggal yang akan datang dan pada saat yang sama menjaga nilai cadangan devisa tetap tinggi sebagai upaya menunjukkan kepercayaan diri. Saya agak khawatir dengan skenario itu," kata Dhiraj Nim, Forex Strategist dari ANZ Banking Group, dikutip dari Bloomberg.
Direktur Eksekutif Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia Edi Susianto menyatakan, nilai forward sebesar US$ 19,6 miliar tersebut bukanlah kontrak forward outright.
"Itu bukan forward outright, melainkan forward second leg-nya transaksi swap dengan Bank Indonesia di mana tujuan pelaku pasar melakukan transaksi swap dengan BI adalah untuk tujuan hedging [lindung nilai] dan tujuan likuiditas rupiah," kata Edi kepada Bloomberg Technoz.
Hal tersebut, diakui oleh Edi, secara tidak langsung menjadi bagian dari strategi BI dalam memastikan rupiah lebih stabil ke depan. Lantas, bagaimana dengan risiko yang menyertai?
"Karena [merupakan transaksi] swap maka kita [Bank Indonesia] pegang valasnya, sehingga risikonya manageable [terkelola]," kata Edi.
Dalam 12 bulan terakhir, rupiah menjadi salah satu mata uang Asia terburuk dengan pelemahan mencapai 4,07%, di belakang won yang ambles 7,53%, rupee 4,54% dan dolar Taiwan 4,41%.
Sedangkan bila menghitung performa sepanjang tahun ini, rupiah dan rupee adalah dua mata uang terburuk di Asia dengan pelemahan masing-masing lebih dari 1% year-to-date.
Sampai perdagangan siang hari ini, rupiah menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia, bergerak turun nilainya ke level Rp16.288/US$, atau mencerminkan pelemahan 0,45% dibanding perdagangan hari sebelumnya.
Ancaman Trump
Pekerjaan rumah bank sentral di seluruh dunia memang jadi lebih banyak terutama ketika Donald Trump kembali terpilih menjadi Presiden AS dalam Pemilu bulan November lalu.
Baca juga: Kala Bank Sentral 'Bakar' Ratusan Triliun Hadapi Amukan Dolar AS
Trump yang mengusung banyak kebijakan inward looking telah membuat pamor dolar AS melesat tak terbendung dan melibas mata uang negara lain.
Di sisi lain, Trump juga tak segan memberi peringatan pada negara-negara lain yang terindikasi memanipulasi mata uang mereka demi kepentingan perdagangan. Mata uang yang lemah terhadap dolar AS akan menguntungkan neraca ekspor karena harga barang yang dijual di pasar global jadi lebih kompetitif.
Sempat beredar lembar fakta yang berisi perintah pada badan-badan federal di AS agar mengatasi manipulasi mata uang yang disinyalir dilakukan negara lain. Melansir Bloomberg, beberapa negara yang disebut masuk dalam daftar tersebut di antaranya adalah Jepang, China dan Singapura.
Pada era Trump 1.0., ia sempat melabel China sebagai manipulator mata uang. India juga sempat masuk dalam daftar yang diawasi oleh AS terkait manipulasi mata uang.
Kontrak forward memberikan keuntungan bagi bank sentral, di antaranya biaya (intervensi) yang potensial lebih rendah. Kontrak forward juga tidak menguras pasokan uang beredar. Selain itu, kontrak forward juga memungkinkan bank sentral menutupi informasi terkait intervensi mereka.
Kontrak derivatif itu juga tidak menguras nilai cadangan devisa resmi di mana hal itu bisa menarik kemarahan Trump. Bukan cuma itu. Strategi penguatan mata uang dengan kontrak forward juga memungkinkan bank sentral membuat para traders di pasar menebak-nebak.
Selain India dan Indonesia, bank sentral Asia lain seperti Bank Negara Malaysia (BNM) juga membangun posisi short forward cukup besar. Pada November lalu, angkanya mencapai US$ 27,5 miliar. Sementara Filipina mengurangi posisi net long forward menjadi hanya US$ 874 juta menurut data yang dilansir oleh IMF.
Sokongan DHE
Upaya BI menjaga stabilitas rupiah melalui berbagai jurus, termasuk memakai kontrak derivatif untuk mengantisipasi lonjakan tekanan dolar AS, kini akan semakin lengkap dengan sudah keluarnya beleid pewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 yang efektif berlaku 1 Maret nanti, para eksportir diwajibkan menyimpan 100% DHE di dalam negeri selama 12 bulan.
Kebijakan tersebut merupakan revisi dari PP 36 Tahun 2023 yang sebelumnya mewajibkan penempatan hanya sebesar 30% DHE selama tiga bulan.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, aturan baru DHE itu bisa membantu rupiah lebih stabil menyusul pasokan valas lebih banyak di dalam negeri.
Bank sentral telah menyiapkan tiga instrumen baru untuk mendukung regulasi DHE anyar, di antaranya Sekuritas Valuta Asing Bank Indonesia (SVBI), Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI) dan perluasan Term Deposit (TD) Valuta Asing.
(rui/aji)
