Bloomberg Technoz, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyarankan agar Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tetap menjalan program prioritas meski anggarannya terpangkas hampor 50%.
Satu hal, Dave memaklumi jika kebijakan efisiensi anggaran APBN 2025 bertujuan mengurangi beban anggaran negara, namun program prioritas Komdigi tetap harus dikedepankan.
Dave menyoroti program yang seharusnya tetap pada urutan terdepan; pengawasan dan pemblokiran situs judi online; pengelolaan spektrum frekuensi radio; pengendalian konten negatif; penyediaan infrastruktur telekomunikasi.
Diketahui anggarannya TA 2025 Komdigi dipotong 49,57% demi menjalankan Instruksi Presiden Prabowo Subianto No. 1 Tahun 2025 perihal 'sunat' pengeluaran K/L di APBN 2025 dari Rp7,7 triliun menjadi Rp3,8 triliun.
“Efisiensi anggaran tersebut memang membantu mengurangi beban anggaran negara, sehingga memungkinkan dana hasil efisiensi untuk digunakan lebih efektif di sektor-sektor lain. Meski mengalami penurunan anggaran, Kementerian Komdigi diharapkan tetap fokus pada program-program prioritas,” terang Dave kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (18/2/2025).
Program pemberantasan judi online, lanjut Dave, harus diturunkan dalam langkah taktis pengawasan, penelusuran situs judi online, pemblokiran akun terkait. Pasalnya judi online terbukti berdampak negatif pada ekonomi dan masyarakat.
“Harapannya adalah bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan dengan bijaksana agar tidak mengganggu kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat,” jelas dia.
Berkaitan dengan pemangkasan anggaran tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Digital Heru Sutadi sebelumnya juga menilai bahwa strategi efisiensi memang bertujuan untuk mengalokasikan dana yang dinilai boros ke program yang lebih prioritas, terutama guna mendukung janji kampanye Pemilihan Presiden.
Meski demikian, efisiensi ini menurutnya perlu dipilah lebih lanjut agar tidak mengurangi anggaran pembangunan infrastruktur digital yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.
“Salah satunya yang merupakan janji kampanye dan mendukung ekonomi adalah pembangunan infrastruktur digital. Nah, anggaran ini jangan sampai dikurangi,” terang Heru.
Meutya Pastikan Infrastruktur Digital Tak Terdampak Efisiensi
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kembali bahwa efisiensi anggaran yang mencapai 50% tidak akan berdampak pada layanan infrastruktur digital kementeriannya.
“Kalau pemangkasan anggaran kan sudah disampaikan untuk pelayanan dasar publik dan prioritas-prioritas kementerian tidak akan terdampak. Insya Allah,” kata Meutya ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (17/2/2025).
Dalam Rapat Kerja dengan Komisi I pada Kamis (13/2/2025) Kemenkomdigi juga disebut tengah menyiapkan strategi pembiayaan baru guna menghadapi pemangkasan anggaran tahun 2025. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber pendanaan alternatif.
Sekretaris Jenderal Kemenkomdigi Ismail menegaskan, langkah ini dilakukan guna memperbaiki postur rencana keuangan kementerian berbasis efisiensi anggaran.
“Kita akan mengedepankan prinsip efisiensi penguatan peran regulator dan akselerator, serta pemberdayaan ekosistem. kami juga akan mengusulkan kenaikan izin penggunaan PNBP. Peningkatan PNBP BLU melalui utilisasi layanan terutama layanan BLU BAKTI,” jelas Ismail.
BLU BAKTI sendiri merupakan badan layanan yang dikelola oleh oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) yang merupakan unit organisasi noneselon di lingkungan Kementerian Komdigi.
Di sisi lain, Kemenkomdigi lanjut Ismail, juga tengah menyiapkan strategi pembiayaan melalui skema kemitraan dengan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Mengupayakan pola kemitraan dalam implementasi program dengan mengedepankan prinsip kerjasama dan kolaborasi agar program kerja menjadi lebih efisien dan sustainable.”
Kemenkomdigi juga turut mengusulkan tambahan anggaran dan kenaikan izin penggunaan PNBP serta optimalisasi saldo kas BLU guna mendukung operasional infrastruktur digital.
“Kemenkomdigi akan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp9,69 triliun yang di dalamnya termasuk Rp280 miliar dari sumber dana PHLN untuk penyelesaian proyek PDN Cikarang dan kebutuhan operation dan maintenance lainnya yang akan dicarikan alternatif pembiayaan guna memenuhi kewajiban serta memastikan kelangsungan operasional layanan publik yang esensial bagi masyarakat," kata Ismail.
“Sekali lagi, kita bukan mau memberi sanksi kepada anaknya, kepada orang tuanya. Justru disini juga kita menaruh kewajiban untuk ada edukasi kepada orang tua. Memang sudah banyak dilaporkan, belum ada sebetulnya akun yang mewajibkan itu, itu kurang lebih kisi-kisinya, finalnya tentu nanti akan disampaikan langsung oleh presiden.”
(wep)
