Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom energi berpandangan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara akan lebih menguntungkan jika pemerintah berpikir untuk menyusutkan aset lebih cepat, sesuai dengan usia pembangkit tersebut.

Secara simultan, pemerintah perlu berinvestasi energi baru terbarukan (EBT). 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menilai alih-alih berharap pada pendanaan yang berasal dari luar negeri, pemerintah bisa menggunakan anggaran dan pendapatan belanja negara (APBN).

“PLTU ini kan masih punya usia ekonomis, ini kan aset ya. Kalau usia ekonomis yang mau dipangkas, katakan Anda punya barang usia 30 tahun, lalu Anda sudah dalam kurun 20 tahun sudah tidak mau pakai. Kan berarti ada biaya yang harus dibayarkan kan, karena usia ekonomisnya lebih pendek. Ini kan kayak nilai penyusutan aset. Kita mau susutkan lebih cepat. Kan berarti ada biaya yang timbul,” kata Fabby saat dihubungi, dikutip Selasa (18/2/2025).

“Biaya itu siapa yang bayar? Nah, saya kira pemerintah boleh saja berpikiran demikian, bahwa kalau kita punya aset, kita tidak bisa pakai sesuai dengan usianya, ya harus ada yang bayar.”