Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) menyampaikan pasal-pasal yang dibahas dalam pembicaraan tingkat I atas Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). 

Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi Martin Manurung menyampaikan pada 12 Februari 2025 Baleg DPR telah membentuk Panja dan melakukan pembahasan secara intensif selama empat hari. 

Dalam rapat Panja tersebut telah menyepakati dan memutuskan hasil pembahasan RUU Minerba sebanyak sembilan poin antara lain: 

1. Perbaikan pasal-pasal yang terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 17A, Pasal 22A, Pasal 31A, dan Pasal 169A.
2. Pasal 1 angka 16 perubahan mengenai definisi studi kelayakan.
3. Pasal 5 mengenai kewajiban pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan badan usaha milik negara yang menguasai hajat hidup orang banyak.
4. Pasal 35 ayat (5), Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) serta Pasal 60 ayat (4) dan ayat (5) terkait Perizinan Berusaha dan Mineral logam dan pemberian dengan cara prioritas WIUP Batubara mengikuti mekanisme sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat.
5. Pasal 100 ayat (2) terkait pelaksanaan Reklamasi dan pelindungan dampak Pascatambang bagi masyarakat dan daerah, Menteri melibatkan Pemerintah Daerah.
6. Pasal 108 mengenai program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada masyarakat lokal yang ada di sekitar kawasan tambang dan masyarakat adat melalui:
   a. program tanggung jawab sosial dan lingkungan;
   b. pelibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang berada di wilayah pertambangan dalam kegiatan Pertambangan; dan
   c. program kemitraan usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas
7. Pasal 169A memasukan ketentuan terkait audit lingkungan.
8. Pasal 171B terkait IUP yang diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan terdapat permasalahan tumpang tindih sebagian atau
   seluruh WIUP-nya berdasarkan hasil evaluasi pemerintah pusat, dicabut dan dikembalikan kepada negara.
9. Pasal 174 ayat (2) terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang.

Adapun materi muatan perubahan RUU Minerba yang telah dibahas dan diputuskan
dalam Panja yakni:

1. Memuat kebijakan mengakselerasi keterlibatan berbagai pihak (koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan melalui pemberian WIUP kepada BUMN, BUMD dan badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi);
2. Memastikan penguatan dan kepastian pasokan bahan baku secara berkelanjutan dan efektif serta efisien khususnya bagi badan usaha milik negara yang mengemban usaha yang berorientasi dan menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Mendorong percepatan pengelolaan kegiatan hilirisasi sebagai salah satu penggerak perekonomian nasional; dan
4. Mewujudkan pemerataan dan keadilan sehingga mencerminkan demokrasi ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33
   Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baleg DPR dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan RUU Minerba pada pembicaraan tingkat II atau Sidang Paripurna. Draf beleid ini besok, Selasa (18/2/2025) akan disahkan menjadi undang-undang baru.

“Apakah hasil pembahasan perubahan RUU perubahan keempat Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?,” kata Ketua Baleg Bob Hasan dalam rapat pleno pengambilan keputusan RUU Minerba, Senin (17/2/2025).

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat. 

Seluruh atau delapan fraksi tercatat menyatakan setuju terhadap pembahasan lebih lanjut RUU Minerba atau tingkat II dalam rapat Paripurna. 

Tanggapan pemerintah 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan lazimnya UMKM kerap kali tidak mendapatkan ruang dalam proses tender sekalipun dibuka untuk umum. 

Untuk itu, dengan adanya UU Minerba nantinya dapat prioritas dalam mengelola tambang. Bahlil menyebut Gross Domestic Product atau GDP RI sebesar 60% berasal dari UMKM. Sebanyak 130 juta lapangan pekerjaan eksisting berasal dari UMKM. 

“Unit usaha kita dari kurang lebih sekitar 99,6% yang hampir kurang lebih sekitar 64 juta adalah UMKM. Tapi dalam konteks implementasi UU Minerba yang kemarin rasanya menurut saya belum mewadahi rasa keadilan itu,” tutur Bahlil. 

“Sebagai Menteri yang berangkat dari UMKM dan koperasi saya setuju 100% dengan pemikiran Dewan [DPR] yang terhormat.”

Bahlil menegaskan UMKM, koperasi, organisasi kemasyarakatan/keagamaan, badan usaha kampus melalui BUMN dapat membantu kampus mendapatkan manfaat dari sumber daya alam. 

“Inilah sebagai perwujudan daripada sila [Pancasila] kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

“Bahwa pemberian prioritas yang selama ini hanya diberikan kepada BUMN dengan insya Allah Undang-undang ini kalau sudah diputuskan maka ruang itu sudah bisa kita berikan kepada UMKM, koperasi, perusahaan perseorangan, kampus, dan juga adalah perusahaan-perusahaan yang meningkatkan nilai tambah lewat hilirisasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Karena kalau lama, ini repot, lama sekali.”

Berdasarkan pantauan Bloomberg Technoz, DIM RUU tersebut telah diserahkan pemerintah pada Rabu (12/2/2025) kepada DPR. Pembahasan DIM dalam rapat Baleg digelar secara berurutan dan tertutup sejak Rabu (12/2/2025) hingga Senin (17/2/2025). Kemudian rapat kerap digelar malam hari secara maraton dan tertutup. 

Rapat digelar secara terbuka hanya rapat pengambilan keputusan atau pleno untuk menyepakati RUU Minerba menjadi Undang-undang.

(ain)