Lebih lanjut ia juga menyoroti pentingnya strategi penyediaan infrastruktur digital bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan nonkomersial, tanpa hanya mengandalkan operator telekomunikasi yang cenderung berinvestasi di wilayah komersial.
Adapun terkait Pusat Data Nasional (PDN), Heru mengkritisi rencana pembangunan empat PDN yang dianggap terlalu banyak. Heru kemudian menyoroti risiko dari pinjaman luar negeri (LN) dalam pembangunan PDN.
Skema pinjaman, tidak hanya menambah beban utang negara tetapi juga mengharuskan penggunaan teknologi dari negara pemberi pinjaman yang belum tentu lebih baik atau lebih murah.
"Maksimal dua, satu PDN utama dan satu PDN backup. Sekarang kan pinjaman LN ya untuk PDN di Cikarang. Ada beberapa cara. Karena PDN Cikarang sudah kadung dibangun dengan [dana] luar negeri," jelasnya.
"Pinjaman luar negeri ya artinya kita berutang. Nah, masalahnya bukan hanya menambah utang negara tapi juga ketika mereka memberikan pinjaman, kita harus menggunakan teknologi negara tersebut yang belum tentu bagus atau harga murah."
Sekadar catatan, sisa anggaran pasca pemangkasan setelah dipotong belanja operasional kantor dan gaji pegawai sekitar Rp1,34 triliun, akan dialokasi untuk proyek prioritas sebesar Rp2,54 triliun.
Data dokumen Komdigi, pagu anggaran awal sejatinya sebesar sekitar Rp7,72 triliun, namun imbas instruksi presiden Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan diteruskan dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, alokasi anggaran dipotong sekitar Rp4,49 triliun.
Dalam perkembangan terjadi penyesuaian atas efisiensi dengan pembatalan pemotongan sekitar Rp657,25 miliar dari kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Layanan Umum (BLU).
Permintaan revisi anggaran PNBP BLU diperlukan agar program "BAKTI tetap dapat melaksanakan layanan publik," ucap Sekjem Kemenkomdigi Ismail dalam rapat bersama Komisi I DPR di Jakarta, Kamis (13/2/2025). BAKTI merupakan bagian integral dari program base transceiver station (BTS) terkait perluasan akses internet.
Secara rinci program yang masuk reprioritasi Komdigi di Tahun 2025:
- Penyediaan layanan publik berupa; penyediaan infrastruktur telekomunikasi (BTS, akses internet, Palapa Ring dan Satria 1)
- Penyediaan layanan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, layanan standardisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, Pusat Data Nasional (PDN) dan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) TKPPSE, Pusat Monitoring Telekomunikasi
- Pembangunan SDM Digital berupa literasi digital, Digital Talent Scholarship, Beasiswa S2/S3
- Fasilitasi Ekonomi Digital, dan
- Komunikasi Publik.
(wep)
