Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian pendidikan RI terkena dampak efisiensi yang mengakibatkan tukin (tunjangan kinerja) dosen tidak akan cair hingga biaya pendidikan masuk kuliah akan naik. Bahkan jagat maya kembali dihebohkan dengan ‘Peringatan Darurat’ terkait pemangkasan anggaran pendidikan, baik di Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya revitalisasi perguruan tinggi negeri, ini juga di pagu awal kami Rp856,2 miliar dipotong 5%. Kami minta kembali pada pagu semula," kata Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro saat rapat kerja dengan anggota DPR RI beberapa waktu lalu. 

Hanya berselang sehari, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga tidak boleh memberikan dampak terhadap kebijakan uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk untuk Tahun Ajaran 2025/2026 pada Juli mendatang. 

"Langkah ini tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025/2026, yaitu nanti pada Juni atau Juli," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (14/2/2025). 

Tentunya kebijakan-kebijakan ini sangat berbeda dengan janji-janji Presiden Prabowo saat kampanye pemilihan presiden tahun lalu. Pada November 2023, Prabowo komitmen untuk menggratiskan biaya pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk universitas negeri.