Menurut catatan Kementerian ESDM, masih terdapat 340 kecamatan dan sekitar 6.700 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik PLN. Jika dikonversikan, angka tersebut setara dengan kurang lebih 1,3 juta rumah tangga.
Adapun, sampai dengan 2024, bauran energi primer dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia masih didominasi oleh sumber energi fosil dengan porsi sebesar 85% atau 86 gigawatt (GW). Total kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia sepanjang tahun lalu tercatat sebesar 101 GW.
Hanya 15,1% atau 15 GW sumber energi baru terbarukan (EBT) yang berkontribusi dalam kapasitas terpasang pembangkit di Indonesia tahun lalu. Realisasi tersebut masih sangat jauh dari target yang hendak dicapai pemerintah, yaitu menaikkan kontribusi EBT menjadi 23% dalam bauran energi primer nasional pada 2025.
Bauran Kecil
Menurut Bhima, bauran EBT di Tanah Air masih sangat kecil, sehingga pemerintah seharusnya menggenjot bauran energi bersih di dalam negeri baru kemudian ketika kondisi listrik RI berlebih, bisa mengekspornya ke Singapura.
“Jadi harusnya kita mendorong dahulu sebenarnya. Baru di dalam negerinya jika sudah oversupply listrik bersih, bisa diekspor ke luar negeri. Akan tetapi, kalau kondisinya di dalam negeri enggak ada transisi energi, kita mendorong ekspor ke negara lain ya hanya menguntungkan Singapura gitu,” ucap Bhima.
Di sisi lain, Bhima memahami pernyataan Bahlil bahwa Indonesia perlu menelaah kembali manfaat mengekspor listrik ke Negeri Singa. Bahkan, kata dia, ekspor listrik bersih ke Singapura banyak dikritik karena apa untungnya bagi Indonesia.
“Karena investor asing yang membangun fasilitas misalnya, terus Indonesia cuma dilewati aja gitu transmisinya ke Singapura. Ini kan artinya tidak ada keuntungan ekonomi yang besar bagi Indonesia,” imbuhnya.
“Jadi ya setuju dengan Bahlil harus dilihat kembali memang faedah untuk melakukan ekspor listrik bersih pada saat Indonesia bauran energi terbarukannya juga baru 13% ya,” tambah Bhima.
Nilai Ekonomi
Berbeda pandangan, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa berpendapat Indonesia tetap akan mendapatkan manfaat ekonomi yang besar jika memenuhi komitmennya untuk mengekspor listrik bersih ke Singapura.
Menurut Fabby, pada 2023—saat Indonesia meneken nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) ekspor listrik dengan Singapura — kedua negara sepakat agar Singapura memproduksi teknologi sel dan modul surya, berikut baterainya, di Indonesia.
“Nah, gara-gara itu, sudah ada beberapa investor yang datang ke Indonesia untuk investasi di sel surya, panel surya, dan baterai kan sebenarnya. Jadi sudah ada,” ujarnya.
Dia pun menyanggah keraguan Bahlil bahwa Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang setimpal dengan mengekspor listrik bersih ke Indonesia.
Pertama, menurut Fabby, Indonesia mendapatkan keuntungan dari sisi industri. “Kita jadi produsen teknologi [EBT]. Dari yang tadinya kita impor, sekarang kita mengurangi impor. Itu ada nilai ekonominya, ada manfaat ekonominya.”
Kedua, lanjutnya, perusahaan teknologi panel surya dari hasil investasi Singapura tersebut akan terdaftar dan tercatat penanaman modalnya di Indonesia. Produknya pun akan dibuat di Indonesia. “Uangnya juga masuk buat Indonesia, kan dibayar lewat pajak.”
Ketiga, manfaat dari sisi serapan tenaga kerja. Keempat, Indonesia mendapat keuntungan dengan berjualan listrik ke Singapura. Pembelian tersebut akan dibayarkan Singapura ke perusahaan yang berdomisili di Indonesia, dan yang membuat produk-produk yang diproduksi di Tanah Air.
“Nah, kalau berharap Singapura kasih apa, kan itu biasa ya orang berdagang namanya. Saya kasih barang, kamu bayar, saya produksi barang, kamu bayar barangnya. Nah, ini kita barangnya apa? Barangnya itu itu listrik dari energi terbarukan. That's it,” tegas Fabby.
Menurutnya, listrik dari energi surya memiliki potensi ekonomi yang luar biasa besar. Toh, dengan mengekspornya ke Singapura, Indonesia diyakini tetap tidak akan kekurangan jatah energi terbarukan untuk kebutuhan dalam negeri.
“Kan kita enggak mengekspor panas bumi, hidro gitu loh. Yang kita ekspor tuh [listrik dari] PLTS yang menurut data IESR itu paling minim dan menurut data Kementerian ESDM juga ya. [Potensinya] 3400 GW. Kalau Singapura beli 1 GW atau 2 GW, itu enggak kurang-kurang buat kita,” kata Fabby.
Bahlil menyebut belum lama ini sudah bertemu lagi dengan pejabat tinggi Singapura untuk mendiskusikan kembali potensi Indonesia menyuplai listrik berbasis EBT ke negara tetangga itu.
“Saya bilang, ‘Saya akan kirim. Kita bersahabat kok. Saking baiknya kita, kita dukung terus Singapura.’ Sekarang kita mau tanya, kapan dia dukung kita?” ujar Bahlil di sela Mandiri Investment Forum, Selasa (11/2/2025).
Bahlil mengatakan sebenarnya dia mau saja merestui pengiriman listrik bersih ke Singapura via Riau, serta menyetujui agar negara tersebut bisa menggunakan fasilitas tangkap-simpan karbon atau carbon capture and storage (CCS) di Indonesia untuk emisi dari industrinya.
“Oke, saya setuju juga. Akan tetapi, saya tanya, you kasih Indonesia apa? Jangan you minta aja, tetapi you enggak pernah kasih tahu apa yang mau dikasih ke kita,” tegas Bahlil.
“Jadi jangan dibangun persepsi bahwa seolah-olah enggak kita dukung. Bukan tidak didukung. Kita gendong ini Singapura, kita gendong dia. Cuma pada saat kita gendong, kita juga perlu lihat gelagatnya untuk dia menggendong kita. Nah, kalau begitu berarti enggak win-win dong. Mudah-mudahan hasil pertemuan saya kemarin sudah sama-sama insaf, untuk perbaikan kerja sama antara kedua negara.”
Pada 8 September 2025, padahal, Indonesia dan Singapura sudah menandatangani nota kesepahaman untuk ekspor listrik bersih. Pengiriman pertama semula akan dilakukan pada 2027 sebanyak 2 GW.
Nyaris setahun kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang waktu itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan pada Agustus 2024 memastikan rencana ekspor listrik rendah emisi melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ke Singapura pada akhir 2027 masih berjalan.
Singapura saat itu juga menjanjikan investasi untuk ekosistem solar panel, termasuk solar farm, dengan potensi mencapai US$50 miliar.
-- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi
(wdh)
