Bloomberg Technoz, Jakarta – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung merespons pernyataan Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang menyatakan ingin mengeluarkan keputusan menghapus sistem QR Code bagi pengendara untuk mengisi BBM bersubsidi di seluruh SPBU di provinsi tersebut.

“Itu suplai distribusinya kan [yang akan diatur oleh Gubernur Aceh], itu bagaimana ini,” kata Yuliot saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (14/2/2025). 

Untuk diketahui, aturan untuk tata laksana pembelian BBM bersubsidi termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres)  No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Proses revisi perpres sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini tak kunjung selesai. Saat ditanya mengenai kelanjutan aturan tersebut, Yuliot menyebut prosesnya masih bergulir.

“Ini lagi disiapkan,” tutur Yuliot. 

Sebelumnya, usai dilantik Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir beralasan aturan kode batang (barcode) untuk mengisi BBM subsidi di SPBU membuat orang yang bepergian kewalahan dan merupakan masalah bagi masyarakat Aceh.

“Kami ingin mensejahterakan rakyat bukan menyusahkan rakyat, semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada istilah lagi ada barcode. Mohon digarisbawahi semua. Siapa saja isi minyak tetap terus karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat,” uca Muzakir di hadapan Tito dan Jusuf Kalla.

(mfd/wdh)