Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga tidak boleh memberikan dampak terhadap kebijakan uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk untuk Tahun Ajaran 2025/2026 pada Juli mendatang. 

Bendahara Negara mengamini bantuan operasional ke perguruan tinggi akan terdampak efisiensi anggaran pada komponen perjalanan dinas, Alat Tulis Kantor (ATK), seminar, dan kegiatan seremonial lainnya.

Namun, Sri Mulyani meminta efisiensi tersebut tidak boleh serta-merta memengaruhi kebijakan UKT. 

"Langkah ini tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025/2026, yaitu nanti pada Juni atau Juli," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (14/2/2025). 

Sehingga, pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi agar tidak terdampak. Hal ini dilakukan agar tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi. 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro menyebut dampak dari efisiensi anggaran kemungkinan bisa menimbulkan efek perguruan tinggi menaikkan uang kuliah.

Hal ini terlihat pada biaya efisiensi bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) yang memiliki pagu awal Rp6,01 triliun dipangkas 50% atau sekitar Rp3 triliun.

Kemudian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum (BPPTNBH) dipangkas sebesar 50% atau Rp1,18 triliun dari pagu awal Rp2,37 triliun.

"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya revitalisasi perguruan tinggi negeri, ini juga di pagu awal kami Rp856,2 miliar dipotong 5%. Kami minta kembali pada pagu semula," kata Satryo dalam rapat kerja DPR RI.

"Ada BOPTN, pagunya Rp6,018 triliun, itu dikenakan efisiensi dan anggaran 50%. Kami usulkan kembali supaya posisinya kembali kepada pagu awal, yaitu Rp6,018 triliun."

(dov/spt)

No more pages
Ramadan 2025