Logo Bloomberg Technoz

Katia Dmitrieva dan Brendan Murray - Bloomberg News

Bloomberg, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani kebijakan pada 13 Februari yang menginstruksikan pemerintahannya untuk mengusulkan serangkaian tarif resiprokal. Kebijakan ini berpotensi mengubah hubungan perdagangan AS dengan dunia. Jika ekspor dari berbagai negara ke AS dikenakan pajak lebih tinggi, dampaknya bisa memicu inflasi di AS serta memperlambat aktivitas ekonomi global.

Howard Lutnick, calon Menteri Perdagangan pilihan Trump, mengatakan bahwa proposal ini bisa rampung pada awal April.

Apa Itu Tarif Resiprokal?

Dalam konteks perdagangan, istilah "resiprokal" mengacu pada langkah-langkah yang diambil kedua belah pihak untuk memastikan keadilan dalam hubungan dagang bilateral. Selama beberapa dekade terakhir, pendekatan ini umumnya berarti pengurangan hambatan perdagangan.

Di AS, Reciprocal Trade Agreements Act tahun 1934 menandai berakhirnya era proteksionisme dan memungkinkan negosiasi penurunan tarif dengan negara mitra.

Namun, Trump dan penasihatnya berpendapat bahwa praktik perdagangan banyak mitra dagang AS justru memberikan keuntungan kompetitif bagi eksportir mereka dengan mengorbankan industri manufaktur AS. Selama masa jabatan pertamanya, Menteri Perdagangan Wilbur Ross mengusulkan kenaikan tarif AS untuk menyamai pajak impor negara mitra. Menurutnya, sistem perdagangan yang ideal adalah ketika AS hanya menurunkan tarif jika negara lain melakukan hal yang sama.

Bagaimana Tarif Resiprokal Akan Diterapkan?

Menurut memo yang dibagikan Gedung Putih, tarif baru akan disesuaikan untuk setiap mitra dagang AS. Tujuannya bukan hanya menyeimbangkan tarif impor negara lain terhadap barang AS, tetapi juga mengatasi faktor lain yang dianggap merugikan produsen Amerika. Ini mencakup subsidi bagi industri tertentu, regulasi yang tidak seimbang, pajak pertambahan nilai (PPN), nilai tukar mata uang, hingga perlindungan hak kekayaan intelektual yang lemah.

Hambatan non-tarif ini sulit diukur secara pasti, sehingga menjadi tantangan besar bagi Kantor Perwakilan Dagang AS dan Departemen Perdagangan dalam menentukan tarif baru untuk tiap negara.

Tarif resiprokal bisa diterapkan dalam berbagai bentuk:

  • Dikenakan pada produk tertentu,
  • Berlaku untuk seluruh industri, atau
  • Diterapkan sebagai tarif rata-rata untuk seluruh barang dari satu negara.

Secara teori, AS juga dapat menurunkan tarif dalam beberapa kasus sebagai bagian dari kebijakan resiprokal, meskipun hal ini tampaknya kecil kemungkinannya mengingat sikap proteksionisme Trump.

Bagaimana Bedanya dengan Tarif Universal Trump?

Selama kampanye pemilihannya, Trump mengancam akan menerapkan tarif universal sebesar 20% untuk semua impor, kecuali dari China yang awalnya ia ancam dengan tarif 60%. Namun, dalam praktiknya, ia hanya menerapkan tarif 10% terhadap barang-barang China.

Kebijakan tarif resiprokal akan lebih fleksibel dibanding tarif universal. Setiap negara akan dikenai tarif yang disesuaikan dengan kebijakan dagangnya masing-masing. Ini berarti beberapa negara, terutama yang memiliki hambatan perdagangan rendah terhadap perusahaan AS, bisa mendapatkan pengecualian.

Negara Mana yang Paling Dirugikan?

Jika AS menyesuaikan tarif dengan negara yang mengenakan bea masuk tertinggi terhadap barang AS, maka negara berkembang akan terkena dampak paling besar. India, Argentina, serta banyak negara di Afrika dan Asia Tenggara diprediksi paling rentan terkena dampak kebijakan ini, menurut Bloomberg Economics, yang membandingkan tarif antara AS dan mitra dagangnya.

Namun, dampak kebijakan ini bisa meluas ke seluruh dunia. Pemerintahan Trump menggunakan definisi perdagangan "adil" yang lebih luas. Dengan defisit perdagangan yang besar—di mana AS lebih banyak mengimpor daripada mengekspor—Trump melihat ketidakseimbangan ini sebagai bentuk ketidakadilan.

Trump juga sering mengkritik pajak pertambahan nilai (PPN) yang diterapkan negara lain terhadap barang AS, terutama di Uni Eropa yang memberlakukan PPN 15%. Jepang juga memiliki pajak serupa yang disebut pajak konsumsi.

Perbandingan tarif AS. (Sumber: Bloomberg)

Apakah Masih Ada Ruang untuk Negosiasi?

Sejarah menunjukkan bahwa Trump cenderung mengejutkan terlebih dahulu, baru kemudian bernegosiasi. Selama periode pertamanya, ia sempat memberikan pengecualian tarif untuk beberapa negara dan produk setelah lobi dari industri dalam negeri yang terkena dampak.

China, misalnya, berhasil menghindari putaran tarif tambahan pada 2019 setelah berjanji membeli miliaran dolar barang-barang utama AS, termasuk produk pertanian. Pada Februari ini, Trump juga menunda tarif 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada setelah kedua negara sepakat memperketat pengawasan imigrasi dan perdagangan narkoba di perbatasan.

Meski begitu, ada tanda-tanda bahwa Trump akan lebih keras dalam kebijakan dagangnya pada periode kedua. Contohnya, ia awalnya mengisyaratkan bahwa Australia bisa dikecualikan dari tarif baja dan aluminium yang direncanakannya. Namun, kemudian seorang penasihat dagangnya menyatakan bahwa aluminium Australia "membunuh" industri AS, sehingga membatalkan kemungkinan pengecualian tersebut.

Apakah Tarif Resiprokal Benar-Benar Adil?

Jawabannya bergantung pada bagaimana konsep "adil" didefinisikan. Banyak negara berkembang menerapkan tarif tinggi untuk melindungi industri domestik dan lapangan kerja—terutama di sektor pertanian—hingga mereka cukup kompetitif secara global.

Dari perspektif AS, tarif resiprokal mungkin tampak sebagai langkah yang membangun perdagangan yang lebih setara. Namun, bagi negara-negara yang ekonominya masih berkembang, kebijakan ini bisa menjadi pukulan berat yang menghambat pertumbuhan industri mereka.

(bbn)

No more pages