Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) honorer pada kementerian lembaga (K/L) akibat kebijakan efisiensi anggaran pada 2025.

Dalam kaitan itu, Bendahara Negara mengatakan akan memastikan efisiensi dan rekonstruksi anggaran antara K/L tidak berdampak ke tenaga kerja honorer.

“Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi K/L tersebut tidak memengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yaitu pelayanan publik yang baik,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (14/2/2025).

Sebelumnya, kabar pemecatan merebak seiring keputusan Kementerian Keuangan memangkas anggaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) hingga Rp334, 1 miliar. Keputusan tersebut dikeluarkan untuk menjalankan Instruksi Presiden Prabowo Subianto nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD.

Namun, pemerintah kemudian memutuskan untuk melakukan rekonstruksi anggaran pada seluruh kementerian dan lembaga negara. Usai rapat dengan Kemenkeu dan Kementerian Sekretariat Negara, RRI kemudian hanya dipangkas Rp170,9 miliar.