Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan Kementerian/Lembaga (K/L) bisa mengajukan penambahan anggaran usai diwajibkan untuk melakukan efisiensi pada 2025.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pada dasarnya semua K/L diwajibkan efisiensi anggaran terlebih dahulu. Namun, apabila ada anggaran yang kurang, maka bisa dikomunikasikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sehingga, anggaran dari K/L bisa kembali ditinjau ulang bila diperlukan penambahan.
"Bisa dikomunikasikan kembali kepada Menteri Keuangan apakah program ini bisa diberikan penambahan atau tidak," ujar Wihadi saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).
Dengan demikian, status dari anggaran yang diefisiensikan bersifat blokir sementara sambil ditinjau ulang. Bahkan, kebijakan ini digambarkan seperti Automatic Adjustment yang diterapkan oleh Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Disimpan di BUN, untuk Program Quick Win
Wihadi mengatakan efisiensi anggaran tersebut bisa digunakan untuk program Quick Win dari Presiden Prabowo Subianto, seperti pembangunan dan perbaikan sekolah.
Kemudian, anggaran efisiensi Rp306,69 triliun itu bakal masuk ke dalam Bendahara Umum Negara (BUN) untuk bisa didistribusikan kepada program-program yang membutuhkan tambahan anggaran.
"Iya, pasti akan begitu, karena ini bicara efisiensi semuanya. Hal yang penting intinya pro rakyat," ujarnya
"Ya pokoknya pemberian itu kan dilakukan lebih kementerian keuangan."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan anggaran kementerian/lembaga (K/L) setelah adanya rekonstruksi atau penyesuaian ulang efisiensi anggaran pada akhirnya tetap Rp306,69 triliun.
Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
"Masih sama, tidak berubah," ujar Sri Mulyani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (13/2/2025).
(lav)
