"Miskomunikasi karena tidak pahamnya K/L baru. Kita maklum lah, karena menterinya baru," ujarnya.
Dengan demikian, Kementerian Keuangan memberikan perincian dengan lengkap efisiensi per program ketika rekonstruksi anggaran. Misalnya untuk program seminar, terdapat identifikasi kegiatan yang diperlukan dan yang tidak.
"Misalnya dalam program ini perlu seminar 10 kali, oh ini tidak perlu 10 kali, [tetapi] 2 kali, maka dipotong jadi 2 kali," ujarnya.
"Penyisiran-penyisiran dilakukan, makanya sampai ke satuan 9."
Sekadar catatan, rapat rekonstruksi anggaran menyebabkan adanya perubahan pada besaran efisiensi anggaran di kementerian/lembaga. Sebagai gambaran, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1 triliun atau setara 50,8% dari total pagu awal Rp1,96 triliun pada 2025.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, semula anggaran kementerian dipangkas Rp1,07 triliun, tetapi dalam perkembangannya, kementerian memperoleh tambahan anggaran Rp75 miliar. Dengan demikian, sisa anggaran Kementerian PPN/Bappenas menjadi Rp968,05 miliar pada 2025.
"Melalui rapat dengan Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Kementerian PPN/Bappenas. Dengan demikian, nilai efisiensi berkurang Rp75 miliar," ujar Rachmat dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (12/2/2025).
Begitu juga dengan Polri, lembaga tersebut saat ini memangkas anggarannya sebesar Rp20 triliun dari sebelumnya tidak terkena potongan. Saat ini, pagu anggaran Polri berubah menjadi Rp106 triliun.
(lav)
